Bupati Takalar Mutasi Sekwan Jadi Guru Bantu SMP

MAKASSARCHANNEL.COM – Bupati Takalar Syamsari Kitta memberhentikan Abbas sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar dan menempatkannya sebagai guru pada UPT SMP Negeri III Mangarabombang, Takalar, Sulawesi Selatan.

Pemberhentian Abbas sebagai Sekwan DPRD Takalar itu tertuang dalam SK bernomor 821/74/BKPSDM-MTS/I/2021, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural yang ditanda tangani Bupati Syamsari tanggal 16 Februari 2021.

Ketua Komisi I DPRD Takalar, Nurdin HS, melalui telepon, Kamis (25/2/2021) sore, mengatakan, “Baru saja selesai rapat pimpinan, membahas SK pemberhentian Sekwan. Inti dari rapat itu, meminta Bupati meninjau kembali SK pemberhentian Sekretaris Dewan,” kata Nurdin HS yang Ketua DPC PPP Kabupaten Takalar ini.

Terpisah, Ketua Fraksi Takalar Hebat DPRD Takalar, Andi Noor Zaelan, melalui telepon, Kamis (25/2/2021) malam, mengatakan, rapat pimpinan DPRD Takalar memutuskan menolak SK pemberhentian Sekretaris Dewan karena SK tersebut dinilai cacat procedural.

Berita Terkait :
DPRD Minta Bupati Takalar Tepati Janji Soal Perangkat Desa Sampulungan

“Hari ini, rapat pimpinan DPRD Takalar dilakukan dua kali, sore dan malam hari. Hasil rapat memutuskan untuk menolak SK pemberhentian Sekretaris DPRD Takalar karena SK tersebut dinilai cacat prosudural,” tegas Andi Noor Zaelan yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Takalar ini.

Menjawab pertanyaan tentang cacat prosedu yang dimaksud, lelaki berkumis tebal yang akrab disapa Andi Ellang ini mengatakan, “Bupati tidak melakukan atau mengabaikan prosedur sebagaimana diamanatkan perundang-undangan yang berlaku.”

Andi Noor Zaelan yang saat ini menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Takalar ini mengatakan, “Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pasal 31 ayat (3), Sekretaris DPRD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/ wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/ kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. (kin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *