DPRD Desak Bupati Sertakan Dokumen Penunjang RAPBD Takalar, 5 Fraksi Surati Ketuanya

MAKASSARCHANNEL.COM – Skors rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Takalar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Takalar, di Ruang Bamus Gedung DPRD Takalar, pekan lalu, hingga kini belum berakhir.

Buntutnya, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Takalar Tahun Anggaran 2021 tertunda. Terkait hal tersebut, DPRD Takalar bersurat ke Bupati yang ditembuskan kepada Gubernur Sulsel dan Menteri Dalam Negeri.

Salah satu poin dalam surat bernomor: 005/433/DPRD/XII/2020 yang ditandatangani Ketua DPRD Takalar Muh Darwis Sijaya itu, meminta Bupati melakukan perbaikan terhadap Ranperda dan melengkapi data pendukung disertai RKPD, KUA dan PPAS.

Dalam surat tertanggal 22 Desember 2020 itu, dijelaskan bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Pasal (310) ayat (2) KUA serta PPAS yang telah disekepati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan aggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal (311) ayat (1) mewajibkan Kepala Daerah mengajukan Ranperda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungya kepada DPRD sesuai waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama, dengan berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.

Dalam surat itu ditegaskan pula bahwa rancangan Perda tentang APBD Takalar Tahun 2021 tersebut tidak disertai dokumen pendukung seperti, RKPD, KUA dan PPAS yang telah disepakati antara kepala daerah dan DPRD.

Berita Terkait :
Bupati Syamsari Dianggap Langgar Aturan, DPRD Tunda Pembahasan RAPBD Takalar TA 2021

Selain itu, dalam pembahasan terungkap bahwa dokumen RKA SKPD tidak berpedoman kepada KUA dan PPAS yang telah disepakati. Itu terjadi karena Kepala Daerah tidak pernah mengerluarkan instruksi kepada OPD untuk menyusun RKA berdasarakan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.

Diingatkan juga bahwa pembahasan Ranperda APBD Takalar 2021 diskorsing sampai adanya perbaikan terhadap Ranperda tentang APBD untuk dilakukan penyesuaian serta dilengkapi dengan dokumen pendukung sertai RKPD, KUA dan PPAS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *