Bupati Syamsari Dianggap Langgar Aturan, DPRD Tunda Pembahasan RAPBD Takalar TA 2021

Bupati Takalar Syamsari Kitta (kiri) bersama Sekda M Arsyad Taba. (Foto : Ist)

MAKASSARCHANNEL.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Takalar menunda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Takalar Tahun Anggaran 2021 sampai waktu yang tidak ditentukan.

Rapat bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Takalar dan Banggar DPRD Takalar di Ruang Bamus Gedung DPRD Takalar, Rabu (16/12/2020), hanya berjalan sekitar 30 menit, langsung diskors.

Ketua Fraksi Takalar Hebat, Andi Noor Zaelan, di Ruang Komisi I DPRD Takalar, mengatakan, “Rapat diskors untuk waktu yang belum ditentukan karena RAPBD tidak disusun berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) yang telah disepakati bersama.”

Politisi PDI Perjuangan Takalar yang akrab disapa Andi Ellang ini menyebut, RAPBD Takalar Tahun Anggaran 2021 itu kamuflase. Alasannya, dalam menyusun RAPBD, Bupati tidak mengacu kepada hasil pembahasan dan kesepakatan bersama terhadap KUA-PPAS, tetapi hanya mengacu kepada KUA-PPAS yang mereka buat sendiri.”

Berita Terkait :
Bupati Syamsari Telat, Penandatanganan KUA-PPAS 2021 Takalar Molor 2 Jam

Lanjut Andi Ellang mengatakan, “Kondisi ini menunjukkan bahwa Bupati telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan telah melecehkan lembaga DPRD Takalar. Bahkan seluruh masyarakat Takalar.”

Menjawab pertanyaan, alumni Fakultas Teknik Sipil Unhas ini mengatakan, “Susah untuk mendapatkan APBD yang berkualitas, karena kita tidak terbiasa taat azas. Padahal, semuanya telah diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *