PKS Soroti SILPA Di Paripurna DPRD, Fraksi Takalar Hebat Bilang Bupati Lecehkan Dewan

Anggota DPRD Takalar dari PKS, Melinda Maypayana, membacakan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam Rapat Paripurna DPRD Takalar. (Foto : Ist)

MAKASSARCHANNEL.COM – Rapat Paripurna DPRD Takalar dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021, berlangsung di lantai II Gedung DPRD Takalar, Selasa(15/12/2020).

Sekretaris Fraksi Takalar Hebat, Nurdin HS yang membacakan pandangan fraksi mengatakan, sesuai ketentuan Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Kepala Daerah wajib mengajukan Ranperda tentang RAPBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan.

“Namun kenyataannya, Ranperda baru diserahkan pada tanggal 14 Desember 2020 dan diterima dalam paripurna yang dihadiri beberapa anggota DPRD. Tidak disertai dokumen pendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA- PPAS) yang telah disepakati,” beber Nurdin HS

Dikatakan, DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, dikenai
sanksi administrasi berupa teguran tertulis atau dikenai sanksi administrasi berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan.

“Berkenaan dengan hal tersebut, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD, apabila keterlambatan persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang APBD disebabkan oleh Kepala Daerah yang terlambat menyampaikan Ranperda tentang APBD kepada DPRD,” katanya.

Berita Terkait :
Ketua DPRD Takalar Sebut Bupati Syamsari Doyan Janji Suka Ingkar, Kepala BPKAD Bilang Begini

Dalam Nota Pengantar Keuangan Bupati, lanjut Nurdin, dijelaskan bahwa secara teknis penyusunan RKPD diatur dalam Permendagri No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejalan dengan itu, penyusunan RAPBD Kabupaten Takalar 2021 berpedoman pada RKPD Tahun 2021 serta KUA-PPAS 2021 yang telah disepakati bersama antara Pemkab Takalar dan DPRD.

“Namun kenyataannya, Bupati tidak mengacu kepada hasil pembahasan dan kesepakatan bersama terhadap KUA-PPAS, tetapi menyusun RAPBD seakan-akan tidak melihat keberadaan DPRD. Hanya mengacu kepada KUA-PPAS yang belum dibahas. Ini menunjukkan, Bupati melanggar Peraturan Perundang-undangan dan melecehkan lembaga DPRD,” tegas Nurdin.

Sekretaris Fraksi Takalar Hebat, Nurdin HS membacakan pandangan fraksinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *