Telat Serahkan Dokumen KUA-PPAS, DPRD Takalar Surati Eksekutif

Ketua DPRD Takalar Muh Darwis Sijaya. (Foto M Said Welikin)

MAKASSARCHANNEL.COM – DPRD Takalar menyurati eksekutif mempertanyakan keterlambatan peyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) melalui surat bernomor Nomor:301 /DPRD/XI/2020.

Copian surat DPRD dengan Nomor:301 /DPRD/XI/2020, dengan Perihal: Penyampain. Diterima media ini, Jumat (20/11/2020).

Bunyi surat tersebut sebagai berikut, “Berdasarkan hasil rapat banggar DPRD Kabupaten Takalar bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Takalar, tanggal,15 Oktober 2020 dengan agenda persiapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Kemudian pada rapat gabungan Komisi DPRD Kabupaten Takalar bersama TAPD Kabupaten Takalar, tanggal 2 November 2020 dengan agenda yang sama, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan KUA PPAS.

Terdapat banyak kekurangan dalam pengisian matriks PPAS. Dalam rapat tersebut disepakati dilakukan perbaikan dokomen KUA-PPAS oleh TAPD setelah direview oleh Inspektorat Kabupaten Takalar.

“Untuk itu, kami minta kepada saudara agar segera menyerahkan dokumen KUA-PPAS yang telah direview dan diperbaiki serta dilengkapi untuk segera dibahas bersama DPRD Kabupaten Takalar, mengingat waktu yang tersisa sangat sempit,” bunyi salah satu kalimat dalam surat tersebut.

Ketua DPRD Takalar, Muh Darwis Sijaya, di ruang Komisi I Gedung DPRD Takalar, Jumat (20/11/2020), membenarkan adanya surat yang beredar di kalangan wartawan tersebut.

“Mengapa harus pihak DPRD mendesak agar pihak eksekutif secepatnya menyerahkan dokumen KUA-PPAS, yang telah diperbaiki. Karena sesuai Permendagri 64 tentang teknis pembahasan APBD TA 2021 batas waktu, 30 November 2020,” kata Daeng Sijaya.

Berita Terkait :
Pekan Kedua November, TAPD Takalar Masih Utak-Atik Rancangan Dokumen KUA-PPAS, Sekda Bilang Begini

Ditegaskan, “Sangat perlu masyarakat Takalar mengetahui bahwa keterlambatan pembahasan APBD Pokok Tahun Anggaran 2021, akibat ulah pihak eksekutif.

Terpisah, Ketua Fraksi Takalar Hebat Andi Noor Zaelan melalui telepon, Jumat (20/11/2020), mengatakan, “Keterlambatan pembahasan APBD karena persoalan SDM dan sumber permasalahan ini adalah Bupati Syamsari.”

Lelaki berkumis tebal ini menambahkan, “Mengapa Syamsari sebagai sumber masalah, karena kebijakan mutasi, demosi dan Nonjob ASN dilakukan secara serampangan.”

Copian surat yang diterima media ini menyebutkan, berdasarkan hasil rapat banggar DPRD Kabupaten Takalar bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Takalar, tanggal,15 Oktober 2020 dengan agenda persiapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. (kin)

https://simpellink.com/Rusdy_Embas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *