Aneh, Bapenda Sulsel Beri Bonus Kepada Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor

MAKASSARCHANNEL.COM – Apresiasi dalam beragam bentuk biasanya diberikan kepada mereka yang berprestasi. Baik berupa hadiah langsung maupun insentif lain berupa kemudahan atau lainnya. Namun yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan justru sebaliknya.

“Penghargaan” yang diberikan Bapenda Sulsel kepada pelanggan Samsat yang menunggak pajak kendaraan bermotornya dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulsel No 2211/IX/Tahun 2020 tentang pembebasan denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Januari – Desember 2020.

Kebijakan Gubernur Sulsel memberi pemutihan pajak kendaraan bermotor itu, dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai tindakan yang tidak bijaksana dan diskrimintif terhadap rakyat, khususnya bagi pemilik kendaraan bermotor.

SK itu juga menyebut pembebasan seluruh denda PKB untuk; kendaraan bermotor tahun 2010 ke bawah, kendaran bermotor dengan nilai jual Rp150 juta ke bawah (sesuai pergub), kendaraan bermotor proses BBNKB II dan seterusnya, Kendaraan bermotor angkutan barang dan angkutan umum, kendaraan bermotor mutasi masuk dan keluar antar kabupaten kota se Sulsel.

Dalam SK itu diatur pula pembebasan tarif PKB progesif untuk kendaraan bermotor angkutan barang dan angkutan umum orang, serta kendaraan bermotor proses BBNKB (atas tunggakan dari pemilik sebelumnya dan atas keterlambatan lapor jual).

Berita Terkait :
Inspektorat Jenderal Kemendagri Akan Periksa Mantan Kepala Bapenda Sulsel

Khusus poin pemutihan pajak atau tunggakan kendaraan bermotor hanya diberikan kepada pelanggan Samsat yang harga jual kendraannya di bawah Rp150 juta. Sementara kendaran yang harga jualnya di atas Rp150 juta tidak mendapat keringanan.

Seorang pelanggan Samsat mengatakan, “Gubernur seharusnya berlaku adil mengeluarkan kebijakan, jangan karena mengejar uang receh sehingga mengabaikan rakyat yang lain. Itu tidak bijak namanya.”

Dikatakan, pembantu gubernur di bidang pajak kendaraan bermotor, dalam hal ini Bapenda Sulsel, yang menggodok SK Gubernur Sulsel seharusnya memberi informasi yang detail kepada gubernur, khususnya payung hukum yang digunakan dalam membuat sebuah kebijakan. Termasuk memahami tahapan yang harus dilakukan untuk membuat sebuah keputusan. Apalagi ini menyangkut kewajiban masyarakat banyak.

“Itu perlu dilakukan agar tidak muncul kebijakan yang justru tidak bijaksana dan melukai rasa keadilan rakyat,” katanya.

Salah satu pegawai Bapenda yang sudah purnabakti, kepada media ini mengatakan, sebuah kebijakan seperti SK itu, lazimnya diambil dengan memperhatikan alasnya yakni telaahan staf dan/ atau nota pertimbangannya, sehingga ruh kebijkaan itu bisa dipahami dan tidak menimbulkan sikap kontra di masyarakat.

Berita Terkait :
KPK Awasi Enam OPD Pemprov Sulsel

Dalam persepsi mantan pegawai Bapenda Sulsel itu, kebijakan penghapusan denda / pemutihan dilakukan setengah hati. Tidak perlu mempersyaratkan tahun pembuatan kendaraan bermotor sebagai objek pajak. Begitupun nilai jual kendaraan bermotornya.

Mestinya, ada kajian obyektif sebelum membuat telaahan staf sebagai dasar menentukan kebijakan. Jika menggunakan dasar tahun pembuatan kendaraan bermotor yang menjadi parameternya, maka harus dipastikan kendaraan bermotor tahun mana/ bearapa yang paling banyak menunggak, sehingga hasilnya maksimal.

“Kebijakan itu diambil berdasarkan beberapa tahapan. Salah satunya adalah telaah staf. Cobami desak tanya atau liatki bede telaahan stafnya ke Gubernur,” katanya tersenyum.

Salah satu kekurangan pada SK gubernur tersebut adalah alasan yang digunakan dalam membuat kebijakan pemutihan pajak yang berlaku September hingga Desember 2020 itu, adalah penetapan patokan harga mobil.

Kalau pun misalnya harga mobil yang dijadikan acuan, maka yang diharus dilakukan adalah nilai jual kendraan bermotor (NJKB) yang menjadi objek pajak. Bukan harga jual pasaran yang menjadi patokannya, karena akan terjadi disparitas harga yang cukup signifikan.

Berita Terkait :
UPT Pendapatan Jeneponto Sosialisasi Pajak Daerah

Sumber lain yang memahami soal pajak kendraan bermotor mengatakan, jika ditelisik lebih jauh, SK gubernur itu cenderung menabrak SK Mendagri No 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020.

Begitu pula Undang Undang No 28 Tahun 2009, khususnya pasal 5 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di situ disebutkan bahwa Dasar pengenaan pajak kendraaan bermotor adalah perkalian dari 2 unsur pokok yakni nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan / atau pencemaraan lingkungan akibat kendaraan bermotor.

Disebutkan juga, jika ingin memberi insentip kepada pelanggan Samsat (wajib pajak kendaraan bermotor) maka yang paling layak mendapatkannya adalah mereka yang taat atau patuh membayar pajak. Bukan yang membandel atau menunggak pajak dengan alasan apapun. (wan-res)

https://simpellink.com/Rusdy_Embas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *