Pekan Kedua November, TAPD Takalar Masih Utak-Atik Rancangan Dokumen KUA-PPAS, Sekda Bilang Begini

MAKASSARCHANNEL.COM – Batas waktu yang diatur dalam Permendagri 64 Tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun 2021 adalah, 30 November 2020, namun hingga pekan lalu, Rabu (4/11/2020), pertemuan antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan anggota DPRD Takalar masih berlangsung.

Usai pertemuan di Ruang Bamus, Ketua Fraksi Takalar Hebat yang juga salah seorang anggota Banggar DPRD Takalar, Andi Noor Zaelan, mengatakan, “Dokumen Rancangan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara) harus dilengkapi oleh TAPD.”

“Kenapa KUA-PPAS harus dilengkapi? Karena banyak kolom matriks yang kosong, tidak tergambar tentang indikator kinerja dan target kinerja,” kata Andi Noor Zaelan yang akrab disapa Andi Ellang.

Legislator PDI Perjuangan Takalar ini mengatakan, “Kita menganut anggaran kinerja, sehingga semuanya harus terukur.”

Menjawab pertanyaan, Andi Ellang yang saat ini menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Takalar, menegaskan, “Kalau merujuk Permendagri Nomor 64 maka sangat terlambat. Karena rancangan KUA dan rancangan PPAS diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD pada minggu kedua bulan Juli.”

Berita Terkait :
DPRD Belum Terima KUA-PPAS, APBD Takalar Bakal Terganggu

“Kemudian kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS paling lambat, Minggu kedua bulan Agustus,” papar Andi Ellang.

Setelah itu, lanjut Andi Ellang, Kepala Daerah membuat surat untuk menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Penyampaian Ranperda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu kedua bulan September bagi daerah yang menerapkan lima hari kerja, termasuk Takalar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *