DPRD Palopo Tolak UU Omnibus Law

MAKASSARCHANNEL.COM – Ketua DPRD Palopo, Nurhaenih, menandatangani naskah pernyataan penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja, Senin (26/10/2020).

Itu dilakukan atas kesepakatan anggota DPRD Palopo setelah beberapa kali menghadapi gelombang demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat yang mengatasnamakan diri Aliansi Peduli Indonesia (API).

“Dengan banyaknya gelombang unjuk rasa terkait UU Omnibus Law, maka dari itu DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya, menyatakan sepakat dengan aspirasi mahasiswa untuk menolak dengan tegas Omnibus Law UU Cipta Kerja,” kata Nurhaenih.

Ketua DPRD Palopo itu, memastikan segera mengirim surat penolakan tersebut ke DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan.

Berita Terkait :
Perang Papporo’ Di Palopo, Satu Tewas

“Surat ini akan langsung kami kirim melalui fax kepada DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan,” katanya di depan pengunjuk rasa.

Sementara itu, Jenderal Lapangan API, Muhaimin Ilyas, mengatakan, UU Cipta Kerja merupakan alat perampas hak dan ruang hidup bagi masyarakat.

“Tujuan dari pengesahan UU Sapu Jagat ini diduga kuat untuk melegitimasi kekuasaan, melindungi, serta memberi keleluasaan oligarki mengeksploitasi secara brutal segala sumber kekayaan yang ada pada negara,” katanya bersemangat. (yus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *