Soal Panggil Paksa Terperiksa Hak Angket DPRD, Ini Kata Kapolres Takalar Dan Guru Besar Unhas

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof Dr Muhadar. (Foto : Ist)

MAKASSARCHANNEL.COM – Enam pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Takalar mangkir lagi dari panggilan sidang Panitia Hak Angket DPRD Takalar yang digelar, Senin (19/10/2020).
Ini merupakan pemanggilan ketiga kalinya dilakukan terhadap yang bersangkutan.

Agenda sidang ke-5 Panitia Hak Angket DPRD terhadap Bupati Takalar adalah pemanggilan paksa terhadap enam pimpinan Organisasi Perangkat Derah (OP) Takalar, namun terperiksa tidak ada yang hadir sampai sidang diskors.

Terkait mangkirnya enam pimpinan OPD dari panggilan Panitia Hak Angket ini, Ketua DPRD Takalar telah mengirim surat permohonan bantuan Kepada Polres Takalar untuk dilakukan jemput paksa terhadap terperiksa.

Soal permintaan bantuan jemput paksa terhadap terperiksa yang mangkir dari Panitia Hak Angket DPRD itu, diperoleh informasi bahwa Polres Takalar sudah mengirimkan surat balasan kepada DPRD Takalar.

Berita Terkait :
Panitia Hak Angket Panggil Bupati dan Sekda Takalar, DPRD Bakal Konsultasi Mabes Polri Soal Panggilan Paksa

Dalam surat balasan itu antara lain dikatakan bahwa belum ada aturan khusus tentang pemberian bantuan oleh kepolisian kepada DPRD dalam hal penjemputan paksa terkait pemeriksaan Panitia Hak Angket. Polres telah meminta pertimbangan hukum dari Polda Sulsel.

Kapolres Takalar AKBP Beny Murjayanto yang dikonfirmasi tentang surat balasan kepada DPRD Takalar membenarkan adanya surat balasan tersebut dan belum ada info atau petunjuk dari Polda Sulsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *