Sejumlah Anggota DPRD Takalar Belum Berani Tanda Tangan Hak Interpelasi? Ini Namanya

MAKASSARCHANNEL.COM – Rencana mayoritas anggota DPRD Takalar untuk menggunakan Hak Interpelasi terhadap Bupati Syamsari Kitta menyedot perhatian publik. Meski demikian, masih ada juga rakyat yang meragukan keberanian legislator tertentu untuk berseberangan dengan Bupati.

Sejak media ini melansir wacana penggunaan salah satu hak istimewa parlemen itu terhadap Bupati, isu Hak Interpelasi laksana magnit yang membetot rasa ingin tahu publik. Itu terbaca dari banyaknya warga yang mengirim pesan melalui WhatsApp. Bahkan, tak sedikit menelepon langsung ingin tahu siapa saja wakil rakyat yang enggan menggunakan haknya itu.

Mereka penasaran, kenapa menggunakan hak untuk bertanya kepada Bupati saja, anggota dewan yang terhormat tidak berani. Bagaimana mau memperjuangkan kepentingan rakyat kalau untuk bertanya saja takut?

Bahkan, ada yang menyebut Hak Interpelasi wajib hukumnya digunakan oleh angota dewan jika memang mereka bekerja untuk kepentingan rakyat. Bila ada yang menghalangi, termasuk ketua partainya, pasti partainya akan mendapat sanksi sosial yang efeknya akan mereka tuai pada pemilihan legislatif mendatang. Rakyat tak akan mempercayainya lagi.

Wartawan MAKASSARCHANNEL.COM menelusuri respon publik mengenai penggunaan Hak Interpelasi anggota dewan terhadap Bupati Takalar nyaris senada. Mereka kecewa terhadap anggota dewan yang tidak mau menggunakan Hak Interpelasi, sementara di sisi lain, eksekutif ogah menjalankan keputusan yang dicapai dalam rapat dengar pendapat.

Berita Terkait :
Teror Merebak Untuk Gagalkan Hak Interpelasi Kepada Bupati Syamsari, Ini Kata Ketua DPRD Takalar

Salah seorang jamaah Masjid Agung Takalar, usai salat Magrib, Jumat (18/9/2020), mengungkapkan harapannya, agar anggota DPRD Takalar peka terhadap suara hati rakyat. Jangan sampai masyarakat mencari saluran lain karena tidak percaya lagi terhadap wakilnya yang duduk di Gedung DPRD.

Dia menyebut salah contoh pihak eksekutif mengabaikan DPRD bisa dilihat pada hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang selama ini tidak ditindaklanjuti oleh eksekutif dan anggota diam saja.

Dia juga berharap media ini tetap mengawal penggunaan Hak Interpelasi dan memberitakan nama yang tidak tanda tangan. Biar masyarakat mengetahui seperti apa perilaku orang yang dia percaya menjadi wakilnya di parlemen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *