Pokja Curang, Peserta Tender Segel Kantor ULP Takalar

Peserta tender Rujab Pimpinan DPRD Takalar Tahun Anggaran 2020 menyegel Kantor Unit Layanan Pengadaan Takalar karena merasa dicurangi oleh kelompok kerja yang menangani tender proyek tersebut. (Foto : Muhammad Said Welikin)

MAKASSARCHANNEL.COM – Tidak puas terhadap kinerja kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Takalar, peserta tender Rujab Pimpinan DPRD Takalar Tahun Anggaran 2020 menyegel kantor tersebut.

Kuasa Direktur CV Aufa Karya 88, Yusuf Karma Daeng Punna, salah satu peserta tender menyegel kantor ULP Takalar dengan cara memasang kertas putih bertuliskan Kantor Ini Disegel Oleh Peserta Tender menggunakan tinta warna merah di pintu masuk kantor tersebut.

Yusuf Karma yang akrab disapa Om Punna, kepada media ini, mengaku kecewa terhadap kinerja Pokja (kelompok kerja) karena sebagai penawar terendah mestinya dia diundang mengikuti proses validasi sebagaimana lazimnya proses tender yang benar.

“Langkah ini saya ambil, karena sebagai urutan pertama (penawar terendah), seharusnya diundang untuk mengikuti proses validasi,” kata Punna, Selasa (15/9/2020).

Padahal, Perpres 16 Tahun 2018, lanjut Punna, sebagaimana diamandemen Perpres 20 Tahun 2020 telah menegaskan bahwa penawar terendah, wajar harus dimenangkan.

Berita Terkait :
Bupati Takalar Tak Patuhi Putusan PTUN, Yusuf Karma Bilang Begini

Punna menambahkan, “Dalam Perpres 20 tegas dinyatakan bahwa penawar terendah tidak bisa digugurkan secara administrasi maupun teknik, karena secara otomatis tertolak oleh sistem.”

Ditegasjan pula, “Sebelum saya menyegel kantor ULP, lebih dahulu melaporkan kepada Kabid Trantib Safaruddin Lalo. Bahkan, Safaruddin mengantar saya melapor ke Sekda Arsyad Taba.”

Menjawab pertanyaan tentang komunikasi dengan kelompok kerja yang menangani tender tersebut, pria yang akrab disapa Opu oleh penggiat NGO dan awak media ini mengatakan, tidak ada lagi kontak dengan mereka.

“Los kontak dengan Ketua Pokja Abdul Haris, Sekretaris Rustam, dan Anggota Aksan, maupun Kabag ULP Muhammad Irfan,” tegas Punna.

Tentang target yang diinginkan melalui penyegelan kantor tersebut, Punna menegaskan, “Tuntutan saya sangat sederhana, Pokja bekerja sesuai aturan yang berlaku. Karena kalau sesuai dengan regulasi yang berlaku maka kami bisa pastikan jadi pemenang.” (kin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *