Pemecatan Perangkat Desa Punaga Rugikan Negara, Ini Kata Anggota DPRD Takalar

Anggota Komisi I DPRD Takalar Andi Edwin Parawansyah. (Foto : Ist)

MAKASSARCHANNEL.COM – Surat Keputusan (SK) pemecatan perangkat Desa Punaga bernomor 20 Tahun 2020 yang ditandatangani Penjabat Kepala Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Sudirman Nompo, masih menuai pro dan kontra publik. Bukan hanya jadi perbincangan warga Punaga saja, tetapi sudah menjadi konsumsi publik Takalar.

SK tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Punaga, yang ditandatangani Sudirman Nompo per 19 Agustus 2020 itu, berbuah surat teguran/ peringatan dari Camat Mangarabombang, Mappaturung, melalui surat bernomor: 178/MB/VIII/2020.

Surat teguran dari Camat Mangarabombang tertanggal 26 Agustus 2020 itu berisi beberapa poin. Salah satunya, Camat menyebut, Menganulir SK tersebut dan menganggapnya tidak sah karena tidak sesuai Permendagri.

Berikut nukilan surat teguran Camat Mangarabombang yang seperti menjadi macan kertas saja, karena tidak ada implementasinya di lapangan. Sampai saat ini, Kepala Desa Punaga belum menindaklanjutinya.

Berita Terkait :
Camat Mangarabombang Takalar Dinilai Tebang Pilih, Kades Punaga Diangkat, Kades Banggae Diinjak

Pertama, selama dalam masa jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa Punaga, saudara wajib mempedomani seluruh ketentuan, peraturan perundang-undangan terkait tugas, wewenang, serta tindakan larangan sebagai kepala desa.

Kedua, kepala desa tidak diperkenankan melakukan tindakan pengangkatan/ pemberhentian perangkat desa tanpa melalui mekanisme atau prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang pengangkatan/pemberhentian perangkat desa.

Ketiga, akan menganulir SK pengangkatan dan pemberhentian yang dilakukan oleh saudara Penjabat Kepala Desa Punaga tanpa konsultasi, koordinasi, dan tidak tertib administrasi pemerintahan, serta tanpa rekomendasi camat. Maka SK pengangkatan dan pemberhentian tersebut dinyatakan tidak sah dan cacat secara hukum.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, hingga saat ini, aparat desa yang dipecat berasarkan SK Pnj Kades Sudirman Nompo, belum masuk kerja, karena SK pemecatan seperti salah satu poin dalam surat Camat Mangarabombang belum ditindaklanjuti. Atau belum ada surat keputusan pembatalan.

Berita Terkait :
Warga Desa Punaga Di Ambang Konflik Horizontal, Ini Kata Ketua FKPM Marbo Takalar

Terkait kisruh yang sepertinya dibiarkan menggantung dan bisa menjadi gambaran ketidakberesan tata kelola atau administrasi pemerintahan di Takalar ini, mendapat tanggapan dari anggota DPRD Takalar, Andi Edwin Parawansyah.

“Seharusnya, Penjabat Kades Punaga mematuhi peringatan/ teguran tertulis yang disampaikan camat, agar tidak timbul persoalan baru di kemudian hari,” kata Anggota Komisi I DPRD Takalar ini, di ruang kerjanya, Kamis (10/9/2020).

Legislator Takalar dari Partai NasDem yang akrab disapa Edwin ini, menambahkan, “Surat teguran camat sangat jelas mengurai ada pelanggaran Undang-Undang, sehingga SK tersebut tidak sah karena cacat hukum. Dengan demikian, semua hasil berdasarkan SK tersebut, cacat hukum.”

Menjawab pertanyaan tentang pemberian gaji kepada aparat desa yang diangkat berdasarkan SK yang cacat hukum dan dampaknya terhadap keuangan negara, Edwin yang alumni Fakultas Hukum Unhas ini menegaskan, “Pasti ada potensi kerugian negara, karena uang negara diberikan kepada orang yang tidak berhak menerima.”

Berita Terkait :
Soal Desa Punaga, Ini Kata Kapolres, Presiden Apdesi dan Anggota DPRD Takalar

Terpisah, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Punaga, Haji Noto, mengatakan, enggan terlibat dalam urusan gaji terhadap mereka yang diangkat berdasarkan SK yang cacat hukum, karena tak ingin terlibat jika ada masalah di kemudian hari. Sikap tegasnya itu, sudah disampaikan kepada Camat Mangarabombang.

“Saya tidak mau ikut terlibat dalam urusan gaji perangkat desa nanti. Oleh karena itu, saya sudah sampaikan ke pak camat, bahwa saya tidak mau tanda tangan daftar gaji, bila disodorkan pak desa,” kata Haji Noto di kediamannya, Desa Punaga, Sabtu (12/9/2020).

Haji Noto yang juga Ketua Forum Komunikasi Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Kecamatan Mangarabombang, Takalar, itu menegaskan, “Kalau ada anggota BPD yang mau bertanggungjawab, maka silakan saja.”

Haji Noto mengaku, “Sangat susah membayangkan, bagaimana mekanisme penggajian karena ada dua perangkat desa yang diangkat melalui SK yang tidak sah itu, saat ini masih berstatus kader desa dan mereka itu dapat SK Bupati.”

Berita Terkait :
Diduga Dendam, Kades Punaga Pecat Sekdes, Camat Marbo Bilang Ini

Dua orang kader desa yang dimaksud Haji Noto adalah, Jahuddin dan Misleha. Keduanya diangkat menjadi perangkat desa.

Haji Noto juga mengungkapkan, bukan hanya perangkat desa yang dipecat, tetapi Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) Punaga juga ikut dipecat.

“Cilakanya, tua sore sebagai ketua LPMD belum mendapat SK pemecatan, tetapi sudah ada orang lain yang menggantinya,” ungkap Haji Noto mengakhiri perbincangan. (kin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *