Diduga Dendam, Kades Punaga Pecat Sekdes, Camat Marbo Bilang Ini

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Haji Noto. (Foto : Ist)

MAKASSARCHANNEL.COM – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Punaga, Kecamatan Mangarabombang (Marbo), Kabupaten Takalar, Haji Noto, menyesalkan tindakan Penjabat (Pnj) Kepala Desa Punaga, Sudirman Nompo, dalam menyikapi dinamika masyarakat belakangan ini.

Melalui telepon, Senin (24/8/2020), Haji Noto mengatakan, beberapa bulan terakhir, masyarakat sering turun ke jalan memprotes sebagian kebijakan Kades. Sebagai pemimpin, kades seharusnya bijak menghadapi protes warga, karena perbedaan pendapat merupakan suatu keniscayaan di dalam demokrasi. Termasuk di tingkat desa.

“Hingga hari ini, belum ada kejelasan soal demo masyarakat. Namun muncul persoalan lain, karena tanpa rekomendasi Camat, pada tanggal 19 Agustus 2020, Kades menandatangani SK Nomor: 20 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Punaga,” beber Haji Noto.

Ketua BPD Desa Punaga yang juga Ketua Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Kecamatan Marbo sejak tahun 2007, ini menegaskan, “Seharusnya setiap kita, tetap menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk juga kebjikan yang dikeluarkan oleh para pemimpin
agar tidak menimbulkan atau memunculkan gangguan Kamtibmas.”

Berita Terkait :
Bermodal Brosur, King Paraja Tarik Miliaran Rupiah, Soal Izin Ini Kata Kadis PTSP dan Camat Marbo Takalar

Menjawab pertanyaan detail surat pemecatan itu, Noto mengatakan, “Saya mengetahui surat pemecatan Sekdes dan staf desa itu tidak ada rekomandasi, karena disampaikan oleh Camat Marbo, Mappaturu, di hadapan jamaah Masjid Dusun Maleleya, usai solat Jumaat (21/8/2020).”

Saat itu, lanjut Noto, Camat Mappaturu mengatakan, bahwa SK Pemecatan sekdes dan beberapa staf cacat hukum karena seharusnya ada rekomandasi camat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *