Disdukcapil Lecehkan Hasil RDP Tentang Honorer, DPRD Takalar Lakukan Ini

Ketua Komisi I DPRD Takalar, Nurdin HS. (Foto : Ist)

MAKASSARCHANNEL.COM – Kebijakan Bupati Takalar Syamsari Kitta memecat 20 honorer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Takalar yang sudah belasan tahun mengabdi, masih menjadi gunjingan publik.

Redaksi MAKASSARCHANNELCOM menerima banyak keluhan dan pandangan terkait kebijakan Bupati yang diangggap “menabrak” perintah Presiden Jokowi yang melarang pemecatan di masa pandemi Covid-19.

Mereka menyesalkan tindakan pemecatan itu. Apalagi, pemerintah sudah mengimbau kepada perusahaan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja. Tetapi ini pemecatan justru dilakukan pemerintah kabupaten.

Komentar terbaru yang masuk ke redaksi menulis, “Sangat aneh, ketika dana desa dialokasikan kurang lebih 30 persen untuk memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada yang terdampak Covid-19, Pemkab Takalar justru memecat 20 tenaga honorer yang akibatnya setara dengan dampak Covid-19.”

“Beginikah caranya Pemkab Takalar mengantisipasi dan menangani Covid-19 di Daerah ini? Lucu,” tulis salah seorang pembaca melalui WhatsApp.

Berita Terkait :
Gaji 20 Honorer Disdukcapil Takalar Yang Dipecat Untuk Tanggulangi Covid-19? Akademisi Bilang Begini

Hasil penulusuran media ini terhadap 20 honorer yang dipecat, menemukan fakta yang sangat miris. Pemberhentian itu tidak saja berdampak secara ekonomi, tetapi mereka juga tertekan secara psikologis.

Mereka mencoba masuk kantor pascpemecatan, sesuai saran anggota DPRD Takalar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu, namun merasa tidak nyaman karena suasana sudah tidak nyaman dan terdengar banyak suara sumbang yang membuat mereka makin tertekan dan malu mengikuti saran anggota DPRD setempat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *