Massa Minta Bupati Lutra Hadir, RDP DPRD Ricuh

MAKASSARCHANNEL.COM – Masyarakat Luwu Utara yang mengatasnamakan diri Forum Masyarakat Korban Banjir Bandang Lumpur Luwu Utara, Senin (10/8/2020), berunjuk rasa menuntut Bupati Luwu Utara transparan dalam pemanfaatan anggaran dana tanggap darurat Pemkab Luwu Utara.

Unjuk rasa di bawah pengawalan ketat petugas kepolisian berlangsung di jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, menuju ke Gedung DPRD Luwu Utara untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Salah satu tuntutan yang diajukan pengunjukrasa adalah, meminta Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani memperjelas status rumah hunian pengungsi yang dibangun pemerintah.

Tuntutan lainnya adalah, memperjelas status rumah hunian tetap, memperjelas sewa rumah sebagai pengganti hunian sementara, dan memperjelas alur proses penyaluran logistik bantuan.

Pengunjuk rasa di bawah kendali koordinator lapangan (korlap), Hatta, juga mempertanyakan dana tanggap darurat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Berita Terkait :
DPRD Lutra RDP Bahas New Normal dan Pilkades Serentak

Soal proses pendataan status rumah korban bencana banjir bandang dan pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana banjir juga menjadi sorotan pengunjuk rasa. Mereka juga menuntut percepatan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Masamba dan Radda.

Saat berlangsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Luwu Utara, pengunjuk rasa minta pimpinan rapat menghadirkan Bupati Lutra Indah Putri Indriani sebagai panggungjawab dalam struktur organisasi penanganan banjir bandang. Alasan mereka, yang berhak mengambil keputusan adalah Bupati. Bukan instansi teknis.

“Hadirkan Bupati karena yang berhak mengambil keputusan adalah Bupati. Bukan instansi teknis. Kami datang membawa aspirasi korban bencana banjir bandang untuk ditindak oleh pengambil kebijakan,” kata Adham Husain dalam RDP yang berujung keributan tersebut. (yus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *