Bupati Luwu Timur Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019

MAKASSARCHANNEL.COM – Bupati Luwu Timur HM Thoriq Husler menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 kepada Ketua DPRD Lutim H Amran Syam dalam sidang Paripurna di Ruang Sidang DPRD Luwu Timur, Senin (29/06/2020).

Sidang paripurna yang diselenggarakan melalui video conference itu dihadiri Wakil Ketua II DPRD Lutim H Usman Sadik dan segenap anggota DPRD serta pejabat lingkup Pemkab Luwu Timur.

Dalam sambutannya, Bupati Lutim Thoriq Husler mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah melakukan audit terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan memberikan pendapat Unqualified Opinion atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya, laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Bupati dalam uraian singkatnya mengatakan, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1, 576 triliun lebih yang bersumber dari Pendapan Asli Daerah Rp305.909 miliar lebih, dana perimbangan Rp1,166 trilun lebih, dan lain lain pendapatan daerah yang sah Rp104.350 miliar lebih. Sedangkan, realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp1,520 triliun.

Dengan demikian, total realisasi pendapatan daerah dikurangi total belanja, terdapat defisit sebesar Rp6,3 miliar lebih, sehingga terdapat SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp26,2 miliar lebih.

Berita Terkait :
Lutim Raih Opini WTP Ke-8 Dari BPK

Bupati berharap, laporan pertanggungjawabannya dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ke depan.

Dia mengakui bahwa dalam menjalankan pemerintahan, berbagai kendala dihadapi karena adanya keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan yang implikasinya mempengaruhi kualitas kinerja aparat sebagai pelayan masyarakat.

“Walaupun kendala ini belum dapat diatasi secara menyeluruh, namun saya tetap menaruh harapan yang besar dan dengan dukungan berbagai pihak, terkhusus kepada dewan yang terhormat, aparat pemerintah dapat melaksanakan fungsi pelayanan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat,” katanya.

Ketua DPRD Luwu Timur, H. Amran Syam usai menerima Ranperda tersebut mengatakan, DPRD akan melaksanakan amanah membahas Ranperda yang dimaksud.

“Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019, kami terima untuk menjadi amanah selanjutnya di DPRD Luwu Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Amran. (yul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *