DPRD Lutra Bahas Ranperda Perlindungan Guru dan Hak Masyarakat Hukum Adat

MAKASSARCHANNEL.COM – Badan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Luwu Utara melanjutkan program kerja prioritasnya dengan melaksanakan rapat tahapan penyusunan Ranperda, Selasa (9/6/2020).

Mereka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif terkait perlindungan guru dan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.

Ketua Bapemperda DPRD Lutra, H Mahfud Yunus, mengatakan, terkait Ranperda tersebut, mereka akan mengundang semua stakeholder seperti guru, organisasi profesi guru seperti PGRI dan IGI untuk mendengar pendapat mereka.

Mahfud Yunus menambahkan, setelah uji publik, naskah akademik kedua perda inisiatif DPRD ini akan dirangkum kemudian dilaporkan ke Badan Pembentukan Perda (Banperda).

Dikatakan, Ranperda tersebut diusulkan karena sudah banyak kasus yang melibatkan guru siswa yang berujung pidana.

Berita Terkait :
Masa Pandemi Covid-19, Anggota DPRD Lutra Tetap Reses

“Contoh, pemukulan guru dan pelaporan guru ke polisi, makanya kita usulkan ini. Termasuk juga ada memang guru melakukan tindakan tidak terpuji kepada muridnya,” kata politisi dari Fraksi Golkar ini.

Dengan adanya Perda itu, diharapkan terbangun komunikasi yang baik antara orang tua, siswa, dan guru.

Mantan Ketua DPRD Lutra dari fraksi Golkar ini mengatakan, dengan perda inisiatif nantinya, perda perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan pemeliharaan wilqyah/daerah yang masuk wilayah adat akan lebih tertib, sehingga dapat membantu pemerintah secara maksimal dalam menertibkan hal-hal terkait adat istiafat di daerah tersebut. (yus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *