Camat Sabbang Lutra Tegaskan BLT Rp600 Ribu Harus Tepat Sasaran

Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani (kiri) bersama Kepala Puskesmas Sabbang Selatan (kedua dari kiri), Camat Sabbang Sitti Kidar (ketiga dari kiri), dan Camat Sabbang Selatan (kanan). (Foto : Yustus Bunga/MAKASSARCHANNELCOM).

MAKASSARCHANNEL.COM – Presiden Jokowi memutuskan pemerintah pusat akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga miskin sebesar Rp600.000 per bulan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, saat pandemi wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Penyaluran BLT tersebut diberikan selama tiga bulan, dari bulan April hingga Juni 2020. Itu hanya dikhususkan bagi warga miskin. Anggarannya diambil dari Dana Desa di setiap desa di indonesia.

“Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan pemegang kartu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Rastra/ BPNT/ Sembako, serta Kartu Prakerja,” kata Camat Sabbang, Sitti Kidar kepada media ini, Kamis (30/4/2020).

Penerima BLT ini, kata Sitti Kidar, didasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35 persen dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/ kota.

Berita Terkait :
Penyaluran Bantuan PKH Di Lutra Ditengarai Bermasalah

Penyaluran Dana Desa (DD) juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat. Kepala Desa (Kades) merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban BLT Desa.

“Bantuan Langsung Tunai diambil dari Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintah desa. Jika Pemdes tidak menganggarkan BLT Dana Desa, pemdes akan dikenakan sanksi, mulai dari pemotongan 50 persen untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya, hingga penghentian penyaluran Dana Desa tahap III,” tutur Sitti Kidar yang juga Plt Kades Bakka itu.

Untuk pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa, dapat dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dan pusat. Masyarakat juga dapat melaporkan bila ada aparat desa ataupun PNS yang mendapat BLT ini.

Sebagai informasi, ada dua cara bantuan diserahkan, yakni dalam bentuk nontunai dan tunai disesuaikan dengan kondisi desa setempat. (yus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *