MUI Sebut PSBB Gagal Jika Pemerintah Dukung Kedatangan TKA Asal Cina

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi didampingi pimpinan MUI saat memimpin pertemuan dengan pimpinan ormas Islam tingkat pusat di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Kamis (12/3/2020). (Foto : Ist).

MAKASSARCHANNEL.COM – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi mengkritik cara pemerintah menangani pandemi Covid-19. Dia memandang, pemerintah tidak tegas menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Muhyiddin mengingatkan, pemerintah wajib mendengar aspirasi umat Islam dalam memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19. Sebagai the biggest stake holder di negara ini, suara umat Islam adalah representasi demokrasi langsung yang seharusnya direspon.

Melalui siaran persnya, Rabu (29/4/2020), Muhyiddin secara khusus menyebut penerapan PSBB tidak akan berhasil jika pemerintah memberlakukan standar ganda. Khususnya terkait masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina.

Muhyiddin menyoroti kabar yang menyebut saat pemerintah menerapkan PSBB dengan sanksi tegas, di sisi lain kedatangan TKA Cina terus mengalir tanpa ada sanksi. Bahkan, cenderung mendapat perlindungan.

“Bahkan cenderung mendapat dukungan dari para pejabat tinggi negara. Ini perlawanan terhadap kehendak rakyat dan jelas melanggar kedaulatan negara. Nampaknya seakan kita sudah tersandera akibat rayuan dan tipu daya Cina lewat investasi besarnya di Indonesia,” kata Muhyiddin dalam siaran persnya.

Berita Terkait :
Didesak Mundur dari Cawapres, Ma’ruf Amin Sebut MUI Sorong Ngawur

Muhyiddin mengatakan, pernyataan itu dikeluarkan karena menganggap MUI bertanggungjawab moral menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Walau suara MUI tak senantiasa direspon baik oleh pemerintah.

“Menafikan, apalagi menegasikan aspirasi umat Islam justru sangat kontra produkti bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakannya di tingkat grass root, bahkan akan muncul ketidakpatuhan sipil secara masif,” tegas Muhyiddin.

Kritik MUI menurut Muhyiddin merupakan bentuk perhatian pada tanah air, karena muncul kesan di masyarakat bahwa kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah tidak serius.

MUI menilai, PSBB cenderung gamang jika berhadapan dengan kekuatan para pemilik modal atau konglomerat utama di negeri ini.

“Seakan penyelamat aset dan investasi mereka lebih penting daripada penyelamatan nyawa dan kedaulatan NKRI,” ujar Muhyiddin seperti dilansir Republika. (asa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *