Pemprov Sulsel Siapkan Anggaran Rp24 M Untuk Sembako dan Alkes

MAKASSARCHANNEL.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran sebesar Rp24 miliar lebih untuk pengadaan sembako dan alat kesehatan (alkes) bagi warga melalui program Jaring Pengaman Sosial.

“Langkah kongkrit mengurangi pergerakan warga yakni menyentuh persoalan kehidupan mereka. Tidak lain pengadaan logistik sembako melalui program Jaring Pengaman Sosial,” kata Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos Sulsel, Abdul Rahman Saleh, dalam video Conference, Kamis (9/4/2020) malam. Dia mewakili Kadinsos Sulsel yang sedang sakit.

Total anggaran sebenarnya, menurut Rahman, Rp24 miliar lebih, tetapi belum diterima semuanya. Baru sebesar Rp16,3 miliar yang dijalankan sekarang untuk melakukan pengadaan logistik, khususnya sembako alat kesehatan.

Berdasarkan DBT (Data Basis Terpadu), masyarakat miskin di 24 kabupaten/ kota di Sulsel, ada 921.349 orang. Data itu menurut Rahman yang dijadikan acuan dasar dalam memberikan bantuan logistik.

Berita Terkait :
Penerapan PSBB Di Makassar, Ini Kata Gubernur Nurdin

“Untuk sementara, yang bisa dibantu lewat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) hanya 427.512 orang. Masih tersisa 493.837 orang lagi,” katanya.

Dari data itulah, katanya, yang jadikan dasar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di 24 kabupaten/ kota, khususnya yang berada di zona merah.

“Bantuan yang diberikan yakni bahan pokok 10 item logistik dan 6 item peralatan kesehatan. Setelah kita hitung maka insya allah, nanti akan ada 120 ribu anggota rumah tangga yang akan mendapat bantuan pangan lewat bantuan anggaran Pemprov Sulsel,” urainya.

Ia mengaku, sasaran yang ditujukan dalam pemberian bantuan adalah sistem DBT. Sebab, data berbasis terpadu masyarakat miskin tersebut menjadi acuan yang dijadikan dasar dalam pemberian logistik.

Sejak kemarin, 24 kabupaten kota telah mengajukan permohonan sebagai dasar DBT untuk diberikan bantuan ke 24 kabupaten /kota tersebut. Itu telah diteken Bupati dan Wali Kota, agar tidak terjadi pelanggaran hukum di kemudian hari.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *