Ketua DPRD Takalar Bungkam Soal RAPBD Kamuflase, Ketua TPAD Lempar Tanggung Jawab

MAKASSARCHANNEL.COM – Berita tentang adanya kamuflase sebagian batang tubuh RAPBD Takalar tahun 2020 terus bergulir. Bahkan, anggota Banggar DPRD Takalar, Andi Noor Zaenal, telah memasukan laporan tertulis kepada Gubernur Sulsel mengenai adanya tahapan yang tidak dipenuhi dalam rangkaian proses RAPBD Takalar 2020 itu.

Rangkaian proses yang tak terpenuhi yakni persetujuan anggota DPRD Takalar melalui fraksi yang dinyatakan dalam rapat paripurna. Dalam hal ini, pernyataan kata akhir setiap fraksi, menerima atau menolak RAPBD tersebut.

Informasi RAPBD kamuflase ini sontak menjadi bahan perbincangan publik Butta Panrannuangta. Tanggapan atas isu itupun bermunculan. Khususnya dari tokoh yang mengaku prihatin terhadap kondisi terkini Takalar.

Salah satunya berasal dari seorang tokoh yang cukup berpengaruh di Takalar dan sangat memahami mekanisme pembahasan RAPBD. Melalui pesan WhatsApp, tokoh tersebut mengungkapkan, “RAPBD itu tidak boleh dikirim kalau tidak ada persetujuan dari masing-masing fraksi. Kalau ketua DPRD dan wakil saja yang tanda tangan, itu tidak sah. Harus ada paripurna persetujuan fraksi.”

Baca Juga :
Irwasum Polri Bilang Polda Sulsel Bergerak Cepat Berantas Pungli

Ketua DPRD Takalar yang dikonfirmasi terkait ada-tidaknya tanda tangan fraksi di DPRD Takalar dalam rapat paripurna sebagai syarat mutlak, enggan menjawab. Legislator Takalar yang masuk parlemen melalui PKS itu, memilih bungkam.

Ketua TPAD (Tim Pengendali Anggaran Daerah) yang juga Sekda Takalar, M.Arsyad Taba, yang dikonfirmasi juga enggan memberi jawaban konkret. Dia hanya mengarahkan agar wartawan media ini menguhubungi asisten III Pemkab Takalar, Iskandar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *