Kadis BKPSDM Jadikan Hasil Survei Ombudsman Sebagai Alasan Pembenaran Mendemosi Faridah, Subhan Bilang Begini

Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LK2P), Yusuf Karma. (Foto : Ist)

MAKASSARCHANNEL.COM – Kisruh di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Takalar masih saja menjadi bahan gunjingan publik Takalar. Bahkan, ikut dibahas dalam Rapat Akbar yang dilaksanakan kelompok grup WhatsApp (WA) Distak (Diskusi Takalar) di Alun-alun Makkatang Daeng Sibali, Takalar, Selasa (22/10/2019).

Publik pun sudah mengetahui pemicu dualisme Kepala Dinas(Kadis) Dukcapil Takalar itu adalah Bupati Takalar Syamsari Kitta yang ngotot memberhentikan Faridah meski tidak mendapat restu dari Kemendagri.

Sebagaimana diketahui, Faridah diangkat sebagai Kadis Dukcapil Takalar melalui SK Mendagri 821.22 – 2941 Tahun 2017, namun SK tersebut dibatalkan oleh Bupati Takalar Syamsari Kitta melalui SK nomor: 821/835/BPKSDM/VII/2019, tentang pemberhentian Faridah dari jabatan struktural yang ditandatangani, tanggal 9 Juli 2019.

Tetapi setelah mendapat teguran Mendagri, kemudian disusul pemutusan layanan online oleh Dirjen Dukcapil sebagai imbas dari pemberhentian Faridah yang tidak prosedural, Bupati Syamsari tidak punya pilihan selain mengembalikan Faridah ke jabatan semula sebagai Kadis Dukcapil, per Senin, tanggal 9 September 2019.

Baca Juga :
Jokowi Minta Maaf Ada Yang Tidak Dapat Kursi

Namun keesokan harinya atau Selasa, tanggal 10 September 2019, Bupati Takalar melalui Gubernur Sulsel mengusulkan tiga nama yakni; H Yahe, Abdul Wahab, dan Haeruddin Malingkai, agar dipilih salah satu diantara mereka untuk ditetapkan sebagai Kadis Dukcapil Takalar menggantikan Faridah.

Hanya saja, usulan tersebut ditolak oleh Mendagri melalui surat Dirjen Dukcapil, tertanggal 17 Oktober 2019 dengan Nomor : 821.22/3303/DUKCAPIL.

Ada tiga poin dalam surat Mendagri yang ditandatangani Dirjen Dukcapil Prof Zudan Arief Fakrulloh. Pertama, Mutasi jabatan tinggi pratama pada Dinas Dukcapil Takalar dilakukan pada tingkatan jabatan yang setara, tidak boleh melakukan demosi dan nonjob.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *