Bupati Takalar Syamsari Promosikan Terpidana Korupsi, Akademisi Bilang Begini

Jermias Rarsina. (Foto : Ist)

MAKASSARCHANNEL.COM – Penjelasan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Syafruddin Nurdin, terkait surat permintaan Bupati Takalar tentang status hukum Muh Irfan ketika bertugas di Pemkab Jeneponto, sorotan terhadap kebijakan Bupati Syamsari Kitta makin kritis.

Diberitakan sebelumnya, Sekda Jeneponto melalui suratnya bernomor: 800/287/BPKSDM/VII/ 2019, menjelaskan tentang status hukum Muh Irfan yang oleh Bupati Syamsari Kitta diberi kehormatan sebagai Kepala Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Takalar, sejak tahun 2019.

Dalam suratnya, Sekda Jeneponto menyebutkan, saat Muh Irfan bertugas di Kabupaten Jeneponto, yang bersangkutan (Muh Irfan) terlilit masalah tindak pidana korupsi penyalagunaan wewenang dan penggelapan dana proyek kegiatan belanja modal cipta karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jeneponto. Proyek pembangunan konstruksi jaringan air bersih dan sumur bor itu, menggunakan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) / DAU (Dana Alokasi Umum) tahun anggaran 2008.

Langkah Bupati Syamsari Kitta yang mempromosikan Muh Irfan itu mendapat sorotan dari
para pegiat antikorupsi di kabupaten berjuluk Butta Panrannuangku itu.

Kebijakan Bupati Syamsari itu dikritisi oleh Direktur Gergaji (Gerakan Rakyat Menagih Janji), H Imran A R, Mursali yang menyebutkan, bahwa Bupati Takalar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak melakukan pemecatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti koruptor merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga patut mendapatkan sanksi.

Baca Juga :
Massa Lempar Molotov Ke Gedung DPR dan Polisi

Hal senada juga disampaikan Direktur LK2P (Lembaga Kajian Kebijakan Publik), Yusuf Karma, yang menyayangkan kebijakan Syamsari memberi Irfan posisi sebagai kepala bagian pengadaan barang dan jasa. Padahal, posisi itu harusnya diisi orang yang berintegritas tinggi, mengingat tempat tersebut rawan KKN.

Balasan surat dari Sekda Jeneponto Syafruddin Nurdin yang menjelaskan status hukum Muh Irfan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) ternyata benar adanya. Kopian Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Mahkama Agung RI Nomor : PRIN-03/R.4.23/Euh.3/10/2013, sudah beradar luas di kalangan wartawan yang bertugas di Takalar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *