Hari Terakhir “Kesepakatan Jakarta” Bagaimana Sikap Bupati Syamsari?

MAKASSARCHANNEL.COM – Kisruh mutasi, demosi, promosi, dan pemberhentian tidak prosedural yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Takalar, sejak Juli 2018 hingga Agustus 2019 memasuki masa kritis.

Sesuai “Kesepakat Jakarta”, hari ini (Selasa, 24 September 2019), merupakan batas akhir, Bupati Takalar Syamsari Kitta selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), harus membuat keputusan. Apakah dia akan memenuhi janji yang ditandatangani 10 pejabat, tiga di antaranya adalah anak buahnya di Jakarta atau tidak.

Merujuk pada “Kesepakatan Jakarta” yang kedua yang ditandatangani 10 orang pejabat maka hari ini, merupakan hari terakhir. Poin kedua dari kesepakatan yang ditandangani, Rabu tanggal 4 September 2019 di Ruang rapat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, menyebut, “Bupati Takalar mengembalikan seluruh pejabat administrator dan pengawas yang diangkat, diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Takalar yang pengangkatannya tidak sesuai perundang-undangan dengan batas waktu penyelesain 15 hari kerja.”

Poin ketiga, “Bupati Takalar mengembalikan Pejabat Tinggi Pratama, administrator dan pengawas yang diberhentikan, didemosi, dipindahkan/ mutasi, dan dipromosi tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dengan batas waktu penyelesain 15 hari kerja.”

Baca Juga :
Rusuh Di Wamena, Kantor dan Ruko Dibakar

Adapun 10 pejabat yang menandatangani kesepakatan itu adalah Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan kepegawain Perangkat Daerah Ditjen Otoda Makmur Marbun, Direktur Bina Aparatur Ditjen Dukcapil Joko Moersito, Kepala Dinas BKD Pemprov Sulawesi Selatan H Asri Sahrun Said, Sekda Takalar HM Arsyad, Askom KASN Andi Abu Bakar, Dit Pensiun PNS dan Pejabat negara Dwi Yantoro, Kasubdit Wasdal BKAN Rahmat, Kabid Penegakan Disiplin KemenPANRB Rosdiana, Plt Kepala BKD Kabupaten Takalar Rahmansyah L, Inspektur Takalar H Yahe, dan Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kemendagri Firli Andalusia.

Kini, batas waktu lima belas hari kerja sudah memasuki injury time, Kepala Badan Kepegaian Daerah (BKD) Pemprov Sulawesi Selatan Asri Sahrun Said yang dikonfirmasi melalui WhatsApp belum merespons, telepon juga belum dijawab.

Plt Kepala Dinas BKD Pemkab Takalar, Rahmansyah L, yang dihubungi melalui telepon juga tidak mengangkat telepon dari MAKASSARCHANNELCOM.

Terpisah, anggota DPRD Takalar dari Fraksi Takalar Hebat, Husniah Rahman, melalui telepon, Selasa (24/9/2019), mengatakan, “Kita ini negara hukum, sehingga apabila pemerintah pusat melihat ada pelanggaran perundang-undangan sehingga perlu perbaikan maka sepatutnya ditindak lanjuti.”

“Jika ditanya apa tanggapan atau harapan maka saya tidak ingin berkomentar banyak, karena rekomandasi yang dikeluarkan pemerintah pusat itu pasti sudah melalui kajian mendalam sehingga sebaiknya Pemkab tindaklanjuti saja rekomandasi tersebut,” kata wanita yang baru saja dilantik sebagai angggota dewan untuk periode kedua dari Partai Demokrat ini. (kin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *