MAKASSARCHANNEL, JAKARTA – Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) klaim setiap hotel rugi Rp3 miliar akibat efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum IHGMA Garna Sobhara Swara menyebut potensi kerugian itu, saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Garna menjelaskan, pengelola hotel akan mematikan ruang-ruang pertemuan karena tidak ada kegiatan. Selama ini acara-acara pemerintahan mengisi ruangan tersebut.
“Terutama pada bintang empat yang melaporkan potensi kerugian lebih dari Rp3 miliar per hotel selama efisiensi dilakukan, per satu hotel,” ujar Garna.
Hasil Survei
Dia mengatakan, potensi kerugian itu terungkap melalui survei terhadap 315 hotel di bawah naungan IHGMA.
Sebanyak 1000 lebih hotel di Indonesia bernaung di bawah asosiasi general manajer Indonesia itu dari Aceh hingga Papua.
Garna mengatakan, pengusaha hotel sedang otak-atik strategi menyikapi kondisi ini. Dari pengurangan belanja ke pemasok hingga pengurangan tenaga kerja.
“Jika kondisi tidak membaik, mempertimbangkan PHK secara umum. Jumlah karyawan terdampak berkisaran 10 sampai dengan 50 orang di hotel menengah atau lebih banyak lagi di hotel yang lebih besar,” kata Garna.
Perang Harga
Bahkan, Ketua Umum IHGMA Arya Pering Arimbawa memprediksi kondisi akan memburuk setelah Lebaran Idulfitri jika tak ada perubahan kebijakan.
Hotel-hotel menurut Arya, akan kembali berebut pasar setelah low season selama Ramadan.
Dia memprediksi akan terjadi perang harga karena hotel-hotel yang selama ini bergantung ke acara pemerintah akan mencari pasar lain.
“Ujung ceritanya, price war. Akhirnya apa? Kualitasnya turun. Ketika ada tamu kaget dengan penurunan kualitas, protes, dampaknya ke reputasi menurun,” ujar Arya.
Dampak Kebijakan
IHGMA mengajak pemerintah duduk bersama mengevaluasi dampak kebijakan ini dan berharap efisiensi berlangsung bertahap sembari mengevaluasi dampak.
Selain itu, IHGMA berharap ada insentif pengurangan pajak perhotelan. Bahkan pemerintah sebaiknya memberikan subsidi atau bantuan langsung perhotelan.
Tak hanya itu, Arya menilai akibat kebijakan perlu ada relaksasi kebijakan terkait operasional hotel. ***
