MAKASSARCHANNEL, JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kebijakan hilirisasi sama dengan VOC di masa penjajahan Belanda.
“Hilirisasi yang digaungkan Presiden Jokowi persis yang dilakukan Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) di masa penjajahan Belanda dulu,” kata JK.
Mulanya, JK mengakui hilirisasi sejatinya harus dilakukan karena bentuk industrialisasi.
Hanya saja, praktik hilirisasi yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi jauh dari tataran ideal.
Kembali Ke Zaman VOC
Kondisi itu berpotensi mengembalikan keadaan Indonesia seperti zaman kongsi dagang dengan VOC.
“Hilirisasi harus memang sebenarnya industrialisasi juga. Tapi, dengan praktiknya sekarang, sangat berbahaya,” kata pria kelahiran Bone Sulawesi Selatan itu.
“Kalau sekarang, praktiknya bisa mengembalikan negeri ini ke zaman VOC,” kata Jusuf Kalla di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).
Orang asing menurut Jusuf Kalla menggali kekayaan dengan upah buruh murah.
Miskinkan Rakyat
Hasilnya, semua keuntungannya lari keluar. Tidak ke dalam negeri. Itu memiskinkan rakyat.
Ia menilai penerapan kebijakan hilirisasi yang terlalu banyak melibatkan asing. Alhasil, keuntungannya tak dirasakan oleh masyarakat.
Jusuf Kalla menyoroti juga pernyataan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang menyebut cadangan nikel Indonesia akan habis dalam 15 tahun ke depan.
JK tak heran karena ia menyebut cadangan nikel sudah banyak dihabiskan dan malah merugikan negara.
“Lho iya dihabiskan. Diambil sekarang, bagaimana masa depan? Bagaimana generasi Anda? Dan itu betul, sistem itu sangat merugikan. Sangat!” tegas JK dikutip dari CNNIndonesia.
Perkaya Negara Lain
Kebijakan hilirisasi yang dibangga-banggakan hanya memperkaya negara lain dan memiskinkan negeri.
Ia menyebut angka kemiskinan di daerah hilirisasi justru semakin bertambah. Bukan berkurang seperti yang diharapkan.
Ternyata di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dari tahun ke tahun makin miskin rakyat.
Lihat data statistik. Bukan tambah kaya, tambah miskin. Negara hanya dapat sedikit. Semuanya lari ke Cina. Persis zaman VOC.
BPS mencatat daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2023 adalah Maluku Utara 20,49 persen. Sulawesi Tengah 11,91 persen.
Pertumbuhan Ekonomi
Plt Kepala BPS Amalia Widyasanti mengatakan melonjaknya pertumbuhan ekonomi kedua wilayah tersebut berkat kebijakan hilirisasi yang dilaksanakan pemerintah.
“Industrialisasi yang disebut program hilirisasi nikel di dua provinsi tersebut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/2/2024).
Kedua provinsi tersebut memang dikenal dengan industri pertambangan dan penggalian. Sehingga, hilirisasi yang dilaksanakan memberikan keuntungan besar.
“Industri yang memang cukup besar bahwa di kedua provinsi tersebut adalah berasal dari industri olahan barang tambang, terutama feronikel, di dua wilayah itu,” katanya.
Angka Kemiskinan
Soal angka kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah warga miskin di Sulteng pada 2023 mencapai 395,66 ribu jiwa.
Jumlah warga miskin ini naik dibandingkan jumlah warga miskin pada 2022, yaitu 388,36 ribu jiwa.
Jumlah penduduk Sulteng pada 2022 adalah 3,066 juta jiwa, sehingga persentase warga miskin adalah 12 persen.
Angka ini di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,36 persen. (aka)
