MAKASSARCHANNEL – Anggota Komisi II DPR, Taufan Pawe mengatakan hanya 30 persen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh Indonesia yang sehat.
Saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR di Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/01/2026), Taufan Pawe hanya 30 persen BUMD di 37 provinsi mampu memberi kontribusi terhadap fiskal daerah.
“Ini menjadi alarm bagi kita semua, karena BUMD seharusnya menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah,” ungkap legislator asal Sulsel ini.
Restrukturisasi Masif
Mengutip situs resmi DPR, mantan Wali Kota Parepare ini memandang perlu langkah restrukturisasi BUMD secara masif.
Menurutnya, pengelolaan BUMD juga tidak bisa dilepaskan dari peran dan tanggung jawab kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah.
Kepala daerah, kata Taufan, harus memahami manajemen dan tata kelola BUMD secara komprehensif serta memiliki visi yang jelas.
Taufan menegaskan, pembenahan dan perbaikan tata kelola BUMD harus segera.
Agar BUMD benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat dan mampu memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah.
Taufan menegaskan pengawasan BUMD merupakan tanggung jawab bersama antara Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri. Khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. ***
