Yang muncul kemudian adalah, mempertontonkan kepada masyarakat Takalar praktik hukum rimba. Melakukan sesuatu sekehendaknya tak peduli apakah tindakan itu membuat susah bawahannya atau tidak.
“Tugas legeslatif untuk menjaga marwah pahlawan tanpa tanda jasa itu dan mengembalikan marwahnya,” kata sang penelepon.
Berita Terkait :
Anggota DPRD Takalar Segera Gulirkan Hak Interpelasi Kepada Bupati Syamsari, Hanya Dua Belum Tanda Tangan
Pertanyaan mendasar lainnya yang mereka kemukakan adalah, kenapa guru yang harus dijadikan “tumbal” jika terjadi ketegangan atau kisruh dalam politik pemrintahan di Kabupaten Takalar.
Penelepon yang minta namanya tidak mediakan itu mengatakan, “Intinya, mutasi guru-guru tidak berdasarkan DKG (daftar keadaan guru, red), sehingga banyak guru yang dipindahkan sudah tidak dapat jam mengajar karena proses pembelajaran sudah berlangsung. Sehingga operator dapodik sangat kesulitan mengimput data guru yang dimutasi mendadak itu.”
Dia menambahkan, “Kalau sudah begitu, maka murid yang sangat dirugikan karena pembelajaranya berhenti.”
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar Muhammad Irwan yang dihubungi untuk meminta klarifikasi seputar kisruh mutasi guru dan pencopotan kepala sekolah menjadi guru biasa itu, masih bungkam. Dia enggan menjawab pesan yang dikirim media ini sejak, Minggu (20/9/2020). (kin)
