MAKASSARCHANNEL.COM – Fraksi Partai Gerindra Bulukumba, menilai pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak tertib. Salah satu alasannya, ada temuan senilai Rp75 miliar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
Rinciannya, temuan Inspektorat sekira Rp4 miliar lebih, disusul temuan BPK sebesar Rp14 miliar, dan tunggakan piutang kurang lebih Rp57 miliar.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Abdul Hakim, Sabtu (31/7/2021), mengatakan, temuan itu mengindikasikan kelemahan sistemik terhadap manajemen pengelolaan keuangan yang merupakan bawaan pemerintahan sebelumnya.
“Kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun, terakumulasi sehingga menjadi permasalahan kronis yang harus segera ditangani,” kata Abd Hakim.
Olehnya itu, Fraksi Gerindra meminta Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembalikan dana tersebut ke kas daerah.
Berita Terkait :
ASN Bulukumba Polisikan Legislator Gerindra
Kehilangan kas daerah yang begitu besar ini, lanjut dia, sangat berpengaruh pada komponen-komponen penting dalam APBD.
“Setiap tahun, kita dihadapkan pada persoalan yang sama, yaitu proyek pembangunan yang ditunda anggarannya hingga tahun berikutnya sehingga terjadi carry over anggaran,” jelas Abdul Hakim.
Dengan berbagai alasan, di antaranya OPD terkait dianggap tidak memberi laporan tepat waktu kepada dinas keuangan. Alasannya lainnya, kas daerah yang tidak cukup mencover pembayaran kegiatan proyek-proyek tersebut.
“Melihat fakta tersebut, kami dari Fraksi Gerindra berpandangan bahwa ini terjadi karena tidak disiplinnya pengelolaan alur kas pemerintah daerah,” katanya. (ira)
