MAKASSARCHANNEL , MAKASSAR– DPRD Kota Makassar mendorong optimalisasi program jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui peningkatan alokasi anggaran untuk Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih luas bagi buruh harian, pekerja serabutan, serta mereka yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak pekerja rentan yang belum tercover oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, DPRD mengusulkan agar anggaran yang sebelumnya hanya Rp7 miliar dapat ditingkatkan menjadi Rp14 miliar, sehingga cakupan perlindungan semakin besar.
Dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada Selasa, 25 Februari 2025, DPRD meminta Disnaker untuk segera melakukan verifikasi dan pendataan ulang terhadap para pekerja rentan. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa mereka yang benar-benar membutuhkan dapat masuk dalam program jaminan sosial yang telah disiapkan oleh pemerintah.
Kepala Disnaker Kota Makassar, Nielma Palamba, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), guna memastikan keakuratan data pekerja rentan. Ia menegaskan bahwa validasi bulanan akan dilakukan sebelum pencairan dana agar program berjalan efektif.
DPRD Makassar berkomitmen untuk terus mengawal implementasi kebijakan ini agar manfaat perlindungan sosial dapat dirasakan oleh pekerja rentan. Dengan adanya peningkatan anggaran dan optimalisasi program, diharapkan kesejahteraan pekerja di sektor informal semakin terjamin.***
