Selain itu, lanjut Amni, tim BPBD juga harus menyesuaikan data NIK dan KK agar penerima manfaat merupakan orang yang tepat mendapatkan bantuan huntara untuk menghindari penyelewengan bantuan.
Dia mengatakan, para penyintas yang menetap di tenda pengungsian akan menjadi penerima manfaat prioritas program huntara ini. Dilanjutkan untuk para penyintas di balai desa, puskesmas, atau fasilitas publik hingga kemudian penyintas yang mengungsi di tempat kerabat.
Berita Terkait :
Dompet Dhuafa Hadirkan Chef Aiko Sarwosri Di Kurbanaval
“Pemberian kunci tidak mudah, kita harus meneliti, NIK dan nama KK. Harus disamakan. Kalau ada data yang tidak sesuai, maka tidak kami beri. Kemudian kita akan mengutamakan penyintas yang tinggal di tenda. Dari situ geser ke tenda yang berada di belakang balai desa. Kita geser lagi ke balai desa. Kemudian di puskesmas desa penanggal. Baru ke yang lain,” urai Amni.
“Kami atas nama Kabupaten Lumajang mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu pembangunan huntara,” katanya melalui rilis yang diterima media ini.
Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar, saat Deklarasi Fozda Lumajang dan Penyerahan Huntara, Rabu 15 Juni 2022 lalu, juga mengutarakan harapannya dengan keterlibatan lembaga filantropi dalam pemulihan pasca-bencana APG Semeru.
“Kami tentu berharap adanya, keterpaduan di antara lembaga amil zakat yang banyak ini menjadi satu, solid dan yang paling penting adalah pertukaran ilmu, informasi serta menambah jaringan bagi lembaga-lembaga amil zakat lain,” kata Indah. (rus)
