MAKASSARCHANNEL, BULUKUMBA – Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Bulukumba 10 besar rawan politik uang di Sulsel terkait Pileg 2024.
Ketua Bawaslu Bulukumba, Bakri Abubakar mengatakan, penilaian itu berdasarkan hasil analisa data kauntitatif pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.
Dia mengatakan, rilis yang menyebut Bulukumba 10 besar rawan politik uang berdasarkan data Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.
“Hal ini tentu tidak lepas dari pengalaman kontestasi sebelumnya baik Pemilu 2019 maupun Pemilihan 2020,” kata Bakri Abubakar dikutip dari laman tribun-timur.com, Minggu (7/1/2024).
Hasil IPK
Bakri menyebutkan, pemilu tahun 2019 Bawaslu menangani kasus politik uang dan putus di pengadilan.
Tidak hanya itu, Pilkada tahun 2020, Bawaslu Bulukumba juga menangani kasus politik uang dan putus di pengadilan negeri Bulukumba.
Hasil IKP tersebut, menurut Bakri, menjadi dasar rumusan Bawaslu Bulukumba, dalam strategi pencegahan praktik politik uang di Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 mendatang.
Bakri Abubakar menyampaikan juga, selain mendorong inovasi pengawasan dengan cara melakukan sosialisasi dengan pemanfaatan media digitalisasi. Ia mengajak semua pihak berkolaborasi menangkal praktik jahat tersebut.
Maksimalkan Pendidikan Pemilu
Terpisah, anggota KPU Bulukumba, Syamsul, mengatakan, “Dari hasil IKP yang dirilis Bawaslu RI, tentunya kami dari KPU Bulukumba akan selalu memaksimalkan pendidikan pemilu, baik bagi peserta pemilih, maupun peserta pemilu, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya rawan politik uang.”
Terlebih kepada seluruh ASN, perlu menjaga marwah netralitas yang telah di tetapkan, karena jika ada yang melanggar aturan, akan ditindak secara tegas.
“Saya kira aturannya sudah jelas, jadi jika ada oknum ASN yang tetap melanggar peraturan pemilu yang telah ditetapkan, sudah pasti akan dilakukan penindakan secara tegas,” terang Syamsul, Jumat (5/1/2024).
Sementara Kabid Humas Pemda Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad mengatakan, pentingnya ASN menjaga integritas dan keadilan dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang.
“ASN seharusnya tetap netral dalam Pemilu dan Pilkada untuk menjaga integritas dan keadilan. Dengan demikian ASN dapat lebih fokus pada tugas pelayanan publik,” ucapnya.
Andi Ayatullah Ahmad juga menyampaikan bahwa, ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah berkomitmen dengan melakukan ikrar netralitas ASN. (aas)
