MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan tertarik untuk mereplikasi program iuran sampah gratis di Kota Makassar.
Pemerintah Kota Makassar menerapkan program garis iuran sampah bagi keluarga tidak mampu berdasarkan daya listrik rumah tangga.
Rombongan Pemkot Banjarmasin, Kamis (23/10/2025) berkunjung ke Balai Kota Makassar bertemu dan berdiskusi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Mengutip Situs Resmi Pemkot Makassar, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj Ananda memimpin rombangan Pemkot Banjarmasin berdiskusi mendalami program gratis iuran sampah tersebut.
Saat diskusi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman memaparkan program gratis iuran sampah di Makassar.
Ia menjelaskan secara rinci bagaimana formula kebijakan dan dampak sosial program tersebut terhadap masyarakat Kota Makassar.
Belajar Langsung
Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Makassar untuk belajar langsung.
Belajar bagaimana Pemkot Makassar mengelola pembiayaan persampahan dengan skema tarif proporsional dan tetap berpihak pada masyarakat miskin.
“Kami datang melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kota Makassar karena ingin mempelajari secara langsung. Bagaimana pengurangan dan penggratisan iuran sampah yang di sini,” ungkap. Ananda.
Menurutnya, program ini menarik, karena selain berpihak kepada masyarakat yang tidak mampu, tetap menjaga keberlanjutan operasional persampahan dengan kebijakan pro rakyat.
Tutup TPA
Menurut Ananda, Pemkot Banjarmasin saat ini sedang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah.
Kondisi ini semakin berat setelah Kementerian Lingkugan Hidup secara mendadak menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih, 1 Februari 2025.
Ananda mengatakan sebelum pelantikannya 20 Februari 2025, pihaknya sudah menerima surat dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera menutup TPA Basirih.
“Jadi, saat mulai menjabat, kami langsung menghadapi pekerjaan rumah yang sangat berat, karena kami tidak punya lokasi pembuangan akhir sampah,” sambung Ananda.
Selain menghadapi krisis pengelolaan sampah, Pemkot Banjarmasin juga berhadapan dengan minimnya penerimaan iuran sampah dari masyarakat.
Ananda mengatakan, dengan jumlah penduduk begitu banyak, pendapatan retribusi sampah hanya mencapai Rp 1,2 miliar per tahun.
Jumlah yang sangat kecil dan tidak cukup untuk membiayai operasional kebersihan kota.
“Terus terang jumlah itu tidak cukup sama sekali. Tetapi ada persepsi keliru di masyarakat bahwa hanya dengan membayar Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per rumah sudah bisa membiayai penanganan sampah kota. Padahal itu tidak realistis,” ungkap Ananda. ***
