Salah seorang anggota Fraksi Bintang Kebangkitan Persatuan, Johan Nojeng, mengatakan, “Harusnya hari ini selesai permasalahan yang terjadi di Takalar, andai hadir bupati. Saya harus katakan bahwa sangat kecewa karena bupati tidak hadir.”
“Perlu saya tegaskan, bagi teman-teman yang menjalankan Hak Interpelasi dan Hak Angket, silakan saja karena mereka punya alasan untuk itu. Begitu juga saya punya alasan untuk tidak menandatangani Hak Interpelasi dan Hak Angket, dan saya tidak menghalang-halangi teman-teman yang menggunakan hak tersebut,” tutup Johan Nojeng.
Sebelum Andi Aslam Patonangi mengakhiri pertemuan, Ahmad Daeng Sija dari Fraksi Gerindara, mengungkapkan kekecewaanya karena pertemuan ini tidak membahas sah tidaknya Hak Interpelasi dan Hak Angket yang digunakan DPRD Takalar terhadap Bupati Syamsari.
Berita Terkait :
DPRD Takalar Bikin Sejarah, Hanya 1 Abstain Gunakan Hak Interpelasi
Pernyataan itu dijawab oleh Andi Ellang langsung menyahut bahwa forum ini tidak punya wewenang mengatakan hal ini. Mendagri saja mendukung upaya pengunaan Hak Interpelasi dan Hak Angket sepanjang tujuannya untuk kebaikan masyarakat.
Delegasi eksekutif yang hadir dalam pertemuan itu adalah Sekda Takalar M Arsyad Taba, Kabag Pemerintahan Zulkarnaen bersama staf, Kabag Hukum Agus Salim. Hadir pula Sekwan Abbas Tolla, Kabag Persidangan, dan Amran beserta staf persidangan.
Dari pihak legislatif hadir Ketua Komisi I Nurdin HS, Sekretaris Komisi I Wahyu Eka Outta, Anggota Komisi I Haji Abd Haris Nasa dan Melinda Meypayana, Ketua Komisi II Muchtar Maluddin Limpo, anggota Komisi II Abrianti, Baktiar Syam dari Komisi III Fraksi Bintang Kebangkitan Persatuan, dan Ketua Fraksi PAN, Bakri Sewang. (kin)
