Pembicara kedua dalam pertemuan itu, Ketua Fraksi Takalar Hebat Andi Noor Zaelan, mengatakan, “Jujur saya katakan bahwa ketika masuk ruangan ini dan tidak melihat bupati, saya pesimis. Pun tidak menyampingkan peran bapak-bapak. Mengapa? Karena kami sering rapat seperti ini, dengan Pak Sekda. Akar persoalan Takalar hari ini, adalah tidak ada ruang komunikasi yang bagus.”
“Banyak permasalahan yang muncul di Takalar, sehingga DPRD terpanggil untuk menggunakan fungsi pengawasan yakni Angket termasuk Interpelasi. Ketika kami laksanakan rapat Paripurna Hak Interpelasi, Bupati minum kopi, sekitar 100 meter dari Gedung DPRD, katanya sakit. Siang-siang makan di warung saya, setelah salat Jumat. Bupati mempertontonkan bahwa DPRD itu rendah,” tegas Andi Noor Zaelan.
Berita Terkait :
Aktivis Takalar Sambangi DPRD, Dukung Hak Interpelasi, Direktur LBH KNPI Arsyad Sewang Bilang Begini
Andi Ellang, sapaan akrab Andi Noor Zaelan menambahkan, “Kami lakukan Interpelasi bukan tanpa alasan. Sangat kuat alasan kami, terutama soal mutasi. Bupati lakukan mutasi tidak berdasarkan regulasi yang ada, menempatkan ASN tidak sesuai kompetensinya. Terakhir seorang guru TK dijadikan PLT Kepala Desa. Apakah itu masuk akal?”
“Indikator bahwa mutasi dilakukan serampangan yakni, hingga hari ini kami belum terima rancangan dokumen KUA-PPAS, termasuk juga tidak dibahas APBD Perubahan,” urai Andi Ellang.
Lebih lanjut Andi Ellang mengatakan, “APBD Perubahan tidak dibahas karena dokumen diserahkan ke DPRD pada tanggal 25 September, sementara waktu tersisa lima hari. Dokumen sangat tidak layak, tidak berlebihan kalau saya katakan, kayak pembungkus kacang. Jadi kalau ingin ada solusi, hadirkan bupati.”
