MAKASSARCHANNEL, PATTALLASSANG TAKALAR – Warga Takalar kritisi Program Sapi SK-HD di Alun-alun Makkatang Daeng Sibali, Selasa (22/10/2019).
Di bawah rindangnya pohon trambesi dan pepohonan lainnya, diiringi kicau burung pleci, kutilang, dan burung gereja berlangsung diskusi hangat di ruang terbuka.
Sebuah kegiatan yang sangat bagus untuk masa datang. Belum ada dalam sejarah panjang Butta Panrannuangku Takalar, sebuah kegiatan yang digagas anak-anak muda yang prihatin dengan kondisi Takalar kekinian.
Dialog yang difasilitasi grup WhatsApp terbesar di Takalar bernama Diskusi Takalar (Distak) berlangsung seru. Diskusi yang dibungkus dalam kemasan Rapat Akbar P22 itu dihadiri ratusan warga dari berbagai latar belakang.
Simbol P22 adalah istilah populer bagi Pasangan Bupati-Wakil Bupati Takalar, Syamsari Kitta-Achmad Se’re saat menawarkan program kerja dalam kampanyenya untuk memenangkan Pilkada Takalar tahun 2017 silam.
Kala itu pasangan yang familiar dengan akronim SK _ HD ini menawarkan 22 janji politik.
Janji itulah yang menjadi fokus bahasan dalam Rapat Akbar P22 yang digelar warga sebagai bentuk refleksi 22 bulan pemerintahan Syamsari Kitta – H Ahmad Se’re.
Hadirkan Tim Pemenangan Syamsari
Acara menghadirkan beberapa pembicara seperti Yusuf Karma dan Sulaiman Rate dari mantan tim pemenangan Syamsari Kitta – Haji De’de dan sejumlah sejumlah anggota DPRD Takalar, serta beberapa tokoh masyarakat kabupaten bergelar Butta Panrunnuangku itu.
Salah satu pembicara, Sulaiman Laja, mengungkapkan, Pemerintahan SK – HD harus lebih berbenah dan memperbaiki tatanan pemerintahan yang dikelolanya agar agenda menuju Takalar Unggul, Sejahtera, dan Bermartabat yang menjadi programnya dapat terealisasi di tiga tahun terakhir sebelum masa jabatan mereka usai.
“Pasangan Syamsari Kitta – H Ahmad Daeng Se’re jauh lebih buruk dari kepemimpinan periode sebelumnya. Saat ini, lebih banyak menyakiti rakyat Takalar,” ujar Sulaiman Laja.
Sorotan tajam juga datang dari Yusuf Karma yang pernah pilar pemenangan Syamsari-Achmad. Dia sangat menyayangkan pengelolaan birokrasi saat ini yang serampangan.
“Sejumlah regulasi perundangan ditabrak. Manajemen birokrasi sangat serampangan. Seenaknya menon-jobkan, mendemosi ASN pemkab,” katanya memberi contoh betapa serampangannya manajemen pemerintahan Kabupaten Takalar di bawah kendali Syamsari Kitta – Haji Ahmad Daeng Se’re.
Hasilkan Tiga Poin Penting
Diskusi terbuka yang dihadiri ratusan masyarakat dari berbagai elemen masyarakat Takalar itu menghasilkan tiga poin penting.
Pertama, Mendesak Kemendagri untuk mencabut status Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Bupati Takalar. Kedua, Mendesak aparat penegak hukum mengusut penyelewengan APBD Kabupaten Takalar.
Ketiga, Mendesak DPRD Takalar untuk segera membentuk Pansus Hak Angket menyikapi beberapa kasus pelanggaran undang undang.
Dalam beberapa hari terakhir, katanya, pemerintahan SK-HD dirundung berbagai masalah. Diantaranya, mencopot Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, meski tak mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri.
Pada kesempatan itu, Ketua Fraksi Takalar Hebat yang juga Ketua DPC PDIP Takalar, Andi Noor Zaenal, menegaskan, program pengadaan sapi SK-HD tidak berkorelasi dengan peningkatan kesejateraan masyarakat Takalar.
“Program pengadaan sapi berpotensi pelanggaran hukum. Karena ini belanja modal maka seharusnya jadi aset. Bukannya dibagi-bagi,” urai Andi Noor Zaenal.
Tolak Tanda Tangan
Selain sebagai Ketua Fraksi Takalar Hebat, lelaki yang akrab disapa Andi Elang ini mengatakan juga, “Pengadaan sapi itu masuk dalam RPJMD maka sudah pasti program, maka itu mestinya belanja modal. Kalau modal maka itu aset.”
Atas dasar itu, Andi Elang memastikan tidak ikut tandatangan tahun depan kalau ada program sapi, karena ujungnya adalah bagi-bagi.
Hadir juga salah satu anggota Fraksi Takalar Hebat yakni Husnia Rahman Tayu yang menegaskan, “Dana APBD tidak bisa (haram) dipergunakan untuk program Umrah. (kin)
