MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Berbagai pihak menyoroti kegiatan reses anggota DPR RI. Kegiatan di luar masa sidang ini cenderung sekadar formalitas kurang transparan, dengan capaian atau hasil yang tidak teraukur.
Kritik terhadap kegiatan reses DPR ini di antaranya datang dari Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Hasbi Syamsu Ali. Ketua KKRL mempertanyakan minimnya kunjungan legislator Senayan ke Luwu Raya selama masa reses periode 9 Oktober–9 November 2026.
Merespons sorotan tersebut, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) meminta agar pelaksanaan reses anggota DPR berlangsung secara transparan, merata, dan terukur.
Melelui rilis yang diterima Makassarchannel, KOPEL menilai, reses tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin kelembagaan. Atau kegiatan formal untuk memenuhi kewajiban kedewanan.
Reses semestinya menjadi instrumen penyerapan aspirasi dan masyarakat bisa memantaunya. Harus menjangkau seluruh wilayah daerah pemilihan, serta menghasilkan tindak lanjut yang jelas.
Direktur Eksekutif KOPEL, Herman, dalam keterangannya di Makassar, Kamis (19/11/2026), menyampaikan lima catatan penting lembaga yang dipimpinnya terkait pelaksanaan reses anggota DPR RI.
Pertama, keterbukaan agenda dan pelaksanaan reses. KOPEL meminta anggota DPR memublikasikan jadwal, lokasi, serta bentuk kegiatan reses. Agar masyarakat mengetahui kapan dan di mana mereka dapat menyampaikan aspirasi.
Keterbukaan tersebut bukan hanya memudahkan partisipasi warga. Tetapi juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara untuk kegiatan kedewanan.
Kedua, laporan hasil reses harus dapat diakses publik. Masyarakat berhak mengetahui persoalan yang telah dihimpun oleh wakilnya. Bagaimana aspirasi tersebut dipetakan, serta melalui mekanisme apa aspirasi itu diperjuangkan di DPR.
Menurut Herman, laporan reses tidak semestinya hanya menjadi dokumen internal kelembagaan.
Informasi tersebut perlu terbuka agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana suara dan persoalan mereka telah menjadi perhatian para wakil rakyat.
Terukur
Kemudian aspek ketiga, KOPEL menekankan pentingnya tindak lanjut yang terukur terhadap setiap aspirasi masyarakat. Persoalan warga tidak boleh berhenti pada pencatatan atau penyampaian dalam forum pertemuan.
Anggota DPR perlu menjelaskan bagaimana memeperjuangan aspirasi tersebut melalui komisi, rapat kerja dengan kementerian dan lembaga. Bahkan sampai pembahasan anggaran, maupun instrumen pengawasan lainnya.
Masyarakat juga perlu memperoleh informasi mengenai aspirasi yang belum dapat diperjuangkan. Termasuk alasan dan kendala yang menyertainya.
Dengan demikian, kata Herman, warga tidak hanya mengetahui bahwa aspirasinya telah diterima. Warga juga dapat mengikuti perkembangan dan hasil perjuangannya di parlemen.
Keempat, KOPEL meminta adanya pemerataan perhatian terhadap seluruh wilayah daerah pemilihan.
Luasnya cakupan daerah pemilihan memang menjadi tantangan bagi anggota DPR. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi wilayah tertentu kehilangan akses terhadap wakilnya.
Perencanaan reses, menurut Herman, perlu mempertimbangkan sebaran geografis, jumlah penduduk, karakteristik persoalan, dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Catatan ini relevan dengan sorotan sejumlah elemen masyarakat di Luwu Raya yang mempertanyakan keterjangkauan agenda reses anggota DPR RI Dapil Sulsel III. Termasuk keterbukaan informasi mengenai jadwal kegiatan dan hasil penyerapan aspirasi di wilayah tersebut.
Mekanisme Evaluasi Publik
Kelima, KOPEL mendorong adanya mekanisme evaluasi publik terhadap kinerja representasi politik anggota DPR.
Kinerja wakil rakyat, menurut lembaga tersebut, tidak cukup dinilai berdasarkan seberapa sering mereka melakukan kunjungan ke daerah pemilihan.
Evaluasi juga harus mencakup kualitas dialog dengan masyarakat, keterbukaan informasi, konsistensi dalam mengawal aspirasi, serta hasil perjuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat memiliki dasar untuk menilai sejauh mana mandat politik yang diberikan melalui pemilu benar-benar dijalankan oleh para wakil rakyat.
Herman juga berpandangan bahwa persoalan transparansi dan dokumentasi reses tidak boleh dibebankan hanya kepada anggota DPR RI dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
“Sekretariat DPR, fraksi, dan alat kelengkapan dewan perlu memastikan tersedianya sistem informasi dan dokumentasi kegiatan reses yang dapat diakses masyarakat,” jelas Herman.
Sistem tersebut dapat memudahkan publik mengetahui agenda kegiatan, hasil penyerapan aspirasi, serta tindak lanjut yang dilakukan oleh anggota DPR.
Bagi KOPEL, transparansi, pemerataan, dan keterukuran merupakan prinsip penting untuk memperbaiki kualitas representasi politik.
Karenanya, menurut Herman, reses harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan. Juga menjadi sarana untuk memastikan aspirasi tersebut benar-benar diperjuangkan di parlemen, bukan sekadar hasil catatan, sebagai formalitas kelembagaan. ***












