MAKASSARCHANNEL, JAKARTA – DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Ketua DPR, Puan Maharani memimpin rapat paripurna ini.
Sementara itu, pada hari yang sama, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset, mengadukan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Perampasan Aset
Undang-undang ini terdiri atas 74 pasal sebagai instrumen hukum baru untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara dan hak korban kejahatan.
Regulasi ini mengatur mekanisme perampasan aset melalui putusan pidana (conviction-based) maupun tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku (non-conviction-based forfeiture).
Perampasan tanpa putusan pidana dapat dilakukan apabila pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui. Perampasan dilakukan dengan syarat nilai aset yang dirampas minimal Rp 1 miliar.
Tujuh Tindak Pidana
Penerapan perampasan aset secara spesifik pada tujuh jenis tindak pidana. Ketujuh tindak pidana tersebut meliputi:
1. Korupsi: Perampasan aset baik berdasarkan maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku.
2. Narkotika dan psikotropika: Mencakup harta kekayaan yang berkaitan dengan peredaran maupun kejahatan narkoba.
3. Pendanaan terorisme: Aset yang digunakan mendanai maupun hasil dari aksi terorisme.
4. Penyelundupan manusia: Mencakup jaringan dan pelaku kejahatan penyelundupan migran atau manusia lintas batas.
5. Penyelundupan senjata atau bahan berbahaya: Perdagangan atau penyelundupan alat berbahaya secara ilegal.
6. Perdagangan orang (TPPO): Harta yang diperoleh dari eksploitasi dan perdagangan manusia.
7. Penipuan dan/atau penggelapan berbasis teknologi informasi: Kejahatan digital (seperti investasi atau perdagangan saham bodong) yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Sementara itu, tindak pidana perpajakan diputuskan keluar dari cakupan aturan ini pada tahap pembahasan akhir.
Dua Lembaga Baru
Untuk menjalankan aturan tersebut, pemerintah membentuk dua lembaga baru. Lembaga pertama adalah badan khusus di bawah Presiden. Tugasnya, menyimpan, memelihara, menilai, hingga melelang aset rampasan.
Kemudian lembaga yang satu lagi adalah badan pengawas independen beranggotakan lima orang guna. lembaga ini bertugas mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
Tidak Berlaku Surut
Dalam ketentuan penutup pada Pasal 72, ditegaskan pula bahwa undang-undang ini menganut asas tidak berlaku surut (non-retroaktif).
Artinya, aturan perampasan aset hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang terjadi setelah regulasi ini resmi diundangkan.
Selain itu, undang-undang ini menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik.
ICW Laporkan Ketua DPR dan Ketua Komisi III
Setelah pengesahan, ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset, mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyatakan, aduan ke MKD merupakan dugaan pelanggaran kode etik terkait tidak disebarluaskannya draf RUU Perampasan Aset kepada publik.
Pihak koalisi menilai DPR mengabaikan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) dan keterbukaan informasi.
Sebab, draf aturan tersebut tidak dapat diakses di situs resmi DPR hingga undang-undang itu disahkan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian somasi oleh koalisi pada 13 November dengan tenggat waktu hingga 16 November 2026. ***












