MAKASSARCHANNEL, MAKASSAR – Pusjar SKMP LAN Makassar rapat konsolidasi pengelolaan pelatihan ASN (Aparatur Sipil Negara) se Kawasan Timur Indonesia.
Humas Pusjar SKMP LAN Makassar, Adekamwa, melalui rilis menyampaikan, rapat konsolidasi berlangsung di Auditorium Hasanuddin, Pusjar SKMP Makassar, Senin (15/12/2025).
Rapat itu untuk memperkuat langkah konsolidasi pengelolaan pelatihan di tengah meningkatnya tuntutan peningkatan kompetensi ASN.
Pastikan Layanan
Forum ini mempertemukan pengelola dan pengampu pelatihan dari berbagai daerah untuk menyamakan arah, memperjelas peran.
Serta memastikan layanan pembelajaran aparatur tetap relevan dengan kebutuhan nyata peserta dan tantangan birokrasi daerah.
Hadir dalam kegiatan itu; Ketua Tim Pembelajaran Pusjar SKMP LAN Dr Johan Tarru Mada, Kepala Balai Layanan Pemetaan Kompetensi LAN Makassar Sudarmi Narwis SE MM, serta Kepala Bagian Umum Pusjar SKMP LAN Zulchaidir, SSos MPA.
Sebanyak 42 peserta eksternal mengikuti rapat konsolidasi ini. Mereka dari instansi pengelola pengembangan SDM aparatur di Kawasan Timur Indonesia.
Antara lain BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, BKPSDM Papua Barat Daya.
Hadir pula BKPSDM kabupaten dan kota seperti Pangkep, Bulukumba, Barru, Selayar, Maros, Bone, Parepare, dan Kabupaten Sinjai.
Perwakilan Balai Diklat Keuangan Makassar, Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar, Balai Besar Pelatihan Kesehatan, BKPSDM Kemendagri Regional Makassar, serta Balai Diklat Keagamaan Makassar.
Konsolidasi Peran Dan Evaluasi
Ketua Tim Transformasi Lembaga Pusjar SKMP LAN, Muh Yunus, mengatakan, rapat konsolidasi ini tidak sekadar menjadi agenda koordinasi teknis.
“Rapat ini diarahkan untuk menyatukan pemahaman sekaligus memperjelas peran seluruh pihak yang terlibat dalam siklus pelatihan aparatur,” ujar Yunus.
Ia menambahkan, forum ini juga untuk mengoordinasikan rencana pelatihan tahun 2026, baik dari sisi jadwal maupun jenis pelatihan yang akan dikembangkan.
Menurut Muh Yunus, keselarasan antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar pelatihan berjalan seragam, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan peserta.
“Tanpa keselarasan tersebut, kualitas dan dampak pelatihan akan sulit dijaga secara berkelanjutan,” kata Yunus.
Transformasi Kelembagaan
Kepala Pusjar SKMP LAN Makassar, Dr Muhammad Aswad, ketika membuka kegiatan tersebut menekankan bahwa transformasi kelembagaan LAN membawa konsekuensi pada perluasan mandat dan tanggung jawab.
Sejak Maret 2025, Pusjar SKMP tidak hanya menjalankan fungsi pembelajaran dan kajian manajemen pemerintahan, tetapi juga mengemban mandat pemetaan kompetensi ASN.
“Saat ini LAN memiliki unit pemetaan kompetensi ASN di Makassar, selain Bandung, yang resmi beroperasi sejak Agustus 2025. Ini merupakan bagian dari penguatan layanan pengembangan SDM aparatur di Wilayah Timur Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menyoroti urgensi inovasi pembelajaran, termasuk pemanfaatan praktik baik yang dihasilkan melalui ajang nasional seperti ASN LIFT EXPO 2025, serta implementasi Corporate University sebagai model pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Pengembangan kompetensi kini menjadi kewajiban ASN. Dengan keterbatasan anggaran, Corporate University merupakan salah satu jawaban strategis yang perlu dipahami dan diimplementasikan bersama,” pungkasnya.
Berbagi Tantangan
Muh Aswad menegaskan komitmen Pusjar SKMP LAN dalam menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan melalui pembentukan tim penjaminan mutu di Kawasan Timur Indonesia yang mencakup 14 provinsi.
Ia mengajak seluruh peserta untuk terbuka berbagi tantangan dan inovasi yang telah dikembangkan di daerah masing-masing.
Rapat konsolidasi ini menegaskan komitmen Pusjar SKMP LAN dalam memperkuat kapasitas kelembagaan (Bigger), mengakselerasi inovasi pembelajaran yang adaptif dan relevan (Smarter), serta membangun tata kelola pelatihan yang inklusif dan berkelanjutan (Better).
Keseluruhan agenda tersebut diarahkan secara konsisten pada satu tujuan strategis, yaitu mewujudkan aparatur sipil negara yang kompeten, selaras dengan tagline Lembaga Administrasi Negara, “ASN Kompeten, Rakyat Sejahtera,” guna memastikan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. (bas)
