MAKASSARCHANNEL , MAKASSAR– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menerima aksi unjuk rasa dari Aliansi Buruh dan Mahasiswa pada Rabu, 5 Februari 2025.
Demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja serta minimnya keterlibatan publik dalam penyusunan regulasi terkait
Ratusan massa aksi berkumpul di depan Gedung DPRD Kota Makassar, membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka. Beberapa poin utama yang disuarakan dalam aksi ini meliputi peningkatan kesejahteraan buruh, penolakan sistem kerja kontrak dan outsourcing, serta revisi regulasi yang dianggap membatasi hak-hak pekerja
Perwakilan mahasiswa juga menyampaikan keprihatinan mereka terhadap minimnya peluang kerja bagi lulusan baru serta ketidakpastian masa depan tenaga kerja muda. Mereka menuntut pemerintah untuk lebih serius dalam menciptakan kebijakan yang berpihak kepada generasi muda.
Menanggapi aksi ini, beberapa anggota DPRD Kota Makassar turun langsung menemui para demonstran dan menerima dokumen berisi tujuh poin tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Buruh dan Mahasiswa. Ketua Komisi D DPRD Makassar, yang membidangi ketenagakerjaan, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan mengagendakan audiensi lanjutan untuk membahas solusi konkret
Aksi ini berlangsung dengan tertib dan damai, dengan pengamanan dari aparat kepolisian serta Satpol PP yang memastikan jalannya demonstrasi tetap kondusif. Para demonstran berharap DPRD Kota Makassar tidak hanya menerima aspirasi secara simbolik, tetapi juga mengambil langkah nyata dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan mahasiswa.**
