Sehubungan dengan pemekaran kelurahan jadi desa dan ada juga yang berganti “kulit”, Ketua Komisi I DPRD Takalar Nurddin HS, saat bertemu dengan Kabag pemerintahan di Ruang Komisi I, Jumat (31/1/2020), menyebut, “Salah satu ukuran kemajuan kota atau suatu kabupaten adalah banyak kelurahan. Olehnya itu, saat konsep kota Metropolitan MAMINASATA (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) banyak desa justru menjadi jadi kelurahan.”
Ketika itu, Nurdin HS yang saat ini menjabat Ketua DPC PPP Kabupaten Takalar menanyakan mengapa Pemkab terkesan ngotot apakah ini murni kehendak rakyat (masyarakat) atau apa? Saat itu, Kabag Pemerintahan Faisal Sahing langsung menimpali bahwa, “Murni kehendak masyarakat.”
Baca Juga :
Rayakan HUT ke-70 SMANSA Makassar, IKA Gelar Reuni Semua Angkatan di Halaman Sekolah
Ketika wartawan media ini minta penegasan kembali, Sabtu (1/2/2020), tentang banyaknya kelurahan yang menjadi desa, apalagi hanya ganti “kulit,” Nurddin HS yang selain menjabat Ketua Komisi I DPRD Takalar juga menjabat Sekretaris Fraksi Takalar Hebat itu, menegaskan, “Suatu kemunduran ketika kelurahan turun kelas menjadi desa.”
Terpisah, Kabag Pemerintahan Faisal Sahing di ruang kerjanya, Senin (3/2/2020), mengatakan, “Syarat suatu desa adalah masyarakatnya homogen dari sisi pekerjaan maupun suku. Kebanyakan kelurahan di sini, masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan dominan orang Makassar.”
Terkait pandangan Nurddin HS yang mengatakan, sebuah langka mundur ketika kelurahan jadi desa, sambil tersenyum Faisal mengatakan, sangat wajar kalau berbeda pandangan dalam suatu persoalan. Akan tetapi apakah betul kelurahan jadi desa sebuah kemunduran? Karena saat ini, kehidupan warga desa jauh lebih maju ketimbang masyarakat perkotaan. Misalnya, dalam kehidupan ekonomi, masyarakat desa banyak memiliki kendaraan mahal atau Hp bermerek, tutup Sahing. (kin)
