โKepentingan negara tidak ada sangkut pautnya dengan usaha memupuk kepentingan keluarga. Biarlah kita rugi sedikit demi kepentingan seluruh negara.โ โ Mohammad Hatta
Dalam beberapa hari terakhir, ruang publik digital di Indonesia diramaikan oleh perbincangan seputar keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Keputusan ini secara hukum sah dan memiliki dasar konstitusional yang kuat.
Namun, yang menarik bukan hanya keputusan itu sendiri, melainkan bagaimana publik meresponsnya, mulai dari kalangan akademisi, politisi, hingga masyarakat umum yang aktif di media sosial.
Sebagaimana diberitakan oleh Tribunnews.com (2/8/2025), Presiden Prabowo dinilai memahami bahwa baik Tom Lembong maupun Hasto Kristiyanto adalah korban kriminalisasi.
Abolisi kepada Lembong menghapus seluruh proses hukum yang menjeratnya, dan menjadi sinyal kuat tentang arah rekonsiliasi nasional yang tengah dibangun pemerintah baru.
Sementara itu, Tirto.id mencatat kebahagiaan Anies Baswedan atas pembebasan Lembong sebagai bentuk solidaritas dan rekonsiliasi di antara elite politik.
Tetap Kritis
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo bahkan mengundang publik untuk tetap kritis, seperti dikutip Kompas.com (2/8/2025), โSilakan kritik. Negara ini milik semua, bukan milik penguasa saja.โ
Pernyataan terbuka tersebut menjadi cerminan bahwa demokrasi Indonesia masih menyisakan ruang dialog. Namun di sinilah tantangannya. Sebagian masyarakat menyambut keputusan abolisi dan amnesti ini sebagai bentuk keberanian moral, sementara sebagian lain memaknainya sebagai kompromi politik.
Dalam situasi seperti ini, tantangan terbesar bukan hanya pada komunikasi kebijakan, melainkan pada tingkat literasi publik terhadap konsep, mekanisme, dan implikasi abolisi serta amnesti itu sendiri.
Publik sering menilai secara instan, hitam atau putih. Padahal, kebijakan negara bekerja dalam spektrum yang kompleks. Banyak yang belum memahami perbedaan antara grasi, abolisi, dan amnesti, baik dari sisi hukum maupun sosial.
Rendahnya pemahaman ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan masih belum sepenuhnya menyentuh ranah edukatif.
Ketika literasi publik rendah, maka ruang diskusi mudah dikuasai oleh sentimen, bukan argumen. Dalam kondisi seperti ini, kita merindukan keteladanan seperti yang ditunjukkan oleh Mohammad Hatta, seorang negarawan yang mengutamakan integritas bahkan dalam konflik batin pribadi.
Dalam video dokumenter โDemi Sebuah Rahasiaโ oleh ACLC KPK, Mohammad Hatta menolak memberikan informasi rahasia negara kepada istrinya sendiri.
Penolakannya bukan karena takut, melainkan karena komitmennya terhadap etika dan tanggung jawab publik.
Ia menunjukkan bahwa menjadi pemimpin sejati berarti mampu menguasai diri sendiri, bahkan ketika godaan datang dari keluarganya sendiri.
Moral Jadi Komoditas
Sikap Mohammad Hatta relevan dalam konteks hari ini saat pejabat publik dihadapkan pada tekanan, baik politik, sosial, maupun emosional. Ketika moral menjadi komoditas, keteguhan seperti Hatta menjadi sumber inspirasi langka yang tidak memerlukan panggung untuk menunjukkan kejujurannya.
Sebuah pengingat bahwa transparansi kebijakan menuntut pejabat negara memiliki integritas moral dan komitmen untuk membuka data secara jujur kepada publik.
Sebagai praktisi humas, Penulis memahami bahwa tantangan komunikasi kebijakan hari ini bukan pada jumlah informasi yang disampaikan, tetapi pada bagaimana masyarakat memahaminya.
Keputusan abolisi terhadap Tom Lembong bisa menjadi titik awal untuk memperkuat literasi publik.
Risiko Salah Tafsir
Kementerian/ lembaga terkait perlu menghadirkan penjelasan edukatif, melalui infografik, narasi hukum yang mudah dipahami, atau diskusi publik dengan pakar agar masyarakat bisa melihat persoalan ini dengan kacamata yang lebih utuh dan jernih.
Tentu, setiap kebijakan membawa risiko salah tafsir. Namun membiarkan kesimpang-siuran berkembang tanpa panduan komunikasi hanya akan memperlebar kesenjangan antara negara dan warganya.
Antara harapan masyarakat dan desain kebijakan, terdapat ruang komunikasi yang perlu terus dijaga. Kita tidak bisa memaksa semua pihak setuju, tetapi kita bisa memastikan bahwa mereka mendapat informasi yang utuh dan jernih.
Syahdan, mari kita belajar dari Mohammad Hatta yang menahan diri membeli sepatu Bally impiannya demi hidup sederhana, sepatu itu tak pernah ia miliki hingga akhir hayat.
Dari kisah itu, Penulis menyadari bahwa integritas sejati lahir dari pilihan yang setia pada prinsip. Keteguhan moral semacam ini, harus menjadi pijakan utama dalam setiap bentuk pengabdian yang kita jalani, insyaAllah.
*) Adekamwa, Humas Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara (Pusjar SKMP LAN)
